Balas Dendam Kremlin Buat Negara yang Kasih Sanksi dan Kecam Aksi Mereka di Ukraina

JAKARTA - Kremlin tidak tinggal diam setelah habis-habisan digempur melalui sanksi oleh dunia internasional. Rusia juga membalas buat negara-negara yang mengecam aksi mereka di Ukraina.

Senin 4 April, dikutip dari Channel News Asia, Presiden Rusia Vladimir Putin meneken dekrit yang akan membatasi visa bagi warga negara dari negara-negara yang dianggap Moskow 'tidak ramah'. Ini sebagai jawaban dari sanksi yang mereka terima akibat invasi ke Ukraina.

Keputusan tersebut, menghapus kemudahan penerbitan dengan beberapa negara Uni Eropa serta Norwegia, Swiss, Denmark dan Islandia.

Putin juga memerintahkan kementerian luar negeri Rusia dan badan-badan lain untuk memutuskan pembatasan masuk pribadi pada warga negara asing dan orang-orang tanpa kewarganegaraan yang melakukan tindakan tidak bersahabat terhadap Rusia, warganya atau badan hukumnya.

Bulan lalu pemerintah Rusia setuju daftar negara-negara yang tidak bersahabat termasuk Amerika Serikat, Kanada, Inggris, negara-negara Uni Eropa dan Ukraina, antara lain. Daftar tersebut juga mencakup Singapura, Korea Selatan, dan Jepang.

Kecaman terhadap Rusia memang memasuki babak sangat serius. residen Prancis Emmanuel Macron menyebut ada indikasi yang jelas pasukan Rusia bertanggung jawab atas pembunuhan warga sipil di Kota Bucha, Ukraina, sehingga sanksi baru yang menargetkan Rusia dinilai perlu ada.

"Ada petunjuk yang sangat jelas menunjukkan kejahatan perang. Kurang lebih ditetapkan, tentara Rusia bertanggung jawab (atas pembunuhan Bucha)," kata Presiden Macron kepada radio France Inter, melansir Reuters 4 April.

"Apa yang terjadi di Bucha menuntut babak baru sanksi dan tindakan yang sangat jelas," tambah Macron.

Sanksi baru itu harus menargetkan batu bara dan minyak, kata Macron yang menghadapi pertarungan pemilihan ulang bulan ini.

Diberitakan sebelumnya, Bucha, kota di Ukraina baru saja dibebaskan dari 'penguasaan' Rusia, saat pemimpin kota itu menuding tentara Moskow dengan sengaja membunuh warga sipil selama pendudukan sekitar sebulan, tuduhan yang dibantah Kementerian Pertahanan Rusia.