JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pencegahan Korupsi Alexander Marwata dan Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Kumbul Kusdwidjanto menyambangi Balai Kota DKI Jakarta untuk menggelar sosialisasi pencegahan perilaku korupsi di lingkungan pejabat dan ASN Pemprov DKI.
Di kantor Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, Alexander menyebut KPK mengajak pejabat hingga staf Pemprov DKI untuk menanamkan nilai integritas dari lingkup terkecil, yakni keluarga.
"Pada kesempatan ini, kami menggandeng Pak Gubernur dan Wakil Gubernur, dan seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta untuk membangun nilai-nilai intregitas berbasis keluarga," kata Alexander di lokasi, Kamis, 17 Maret.
Alexander memandang, contoh menjaga integritas yang dimaksud adalah, pasangan dari para pejabat Pemprov DKI harus mengetahui penghasilan suami atau istrinya. Mereka harus curiga jika tiba-tiba suami atau istrinya mendapat uang yang melebihi penghasilannya.
"Sehingga, ketika ada membawa uang tunai yang dianggap mencurigakan, Itu juga ada yang mengingatkan ini uang apa? gaji kan ditransfer? Nah harus dijelaskan. Sepanjang bisa dijelaskan dari mana sumber awalnya, oke, tidak masalah," ucap Alexander.
Melanjutkan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan peran keluarga terutama pasangan suami atau istri sangat penting dalam melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap pasangannya yang sedang menduduki jabatan.
BACA JUGA:
Para pasangan dari pejabat Pemprov DKI perlu mengingatkan pasangannya dan menjadi benteng pertahanan pertama jika ada godaan-godaan tertentu yang mengarah pada tindakan korupsi.
"peran keluarga terutama pasangan (suami/istri) sangat penting dalam melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap pasangannya yang sedang menduduki jabatan. Para pasangan mengingatkan pasangannya dan menjadi benteng pertahanan pertama jika ada godaan-godaan tertentu yang mengarah pada tindakan korupsi.
"Saya mengajak kepada seluruh jajaran ASN Pemprov DKI Jakarta untuk terus membangun tata kelola yang lebih baik dan yang bia mencegah tindak koruptif, pelayanan harus lebih cepat dan efisien tanpa adanya ongkos-ongkos khusus. Salah satu contoh cara mencegah/ menangkal prilaku korupsi adalah kembali menggali nilai kearifan lokal yang beragam," tutur Riza.
Terkait
