Isu Penundaan Pemilu, Fahri Hamzah Justru Duga Ada Kemunculan Kelompok yang Mulai Main Sendiri

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah merespons pernyataan Staf Khusus Mensesneg Faldo Maldini yang menyebut pemerintah tak terlibat dengan usulan penundaan Pemilu 2024. Faldo justru bilang wacana itu merupakan inisiatif partai politik.

Menurut Fahri, saat ini memang ada kelompok yang mulai bermain sendiri tanpa koordinasi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, dia tak merinci apakah kelompok tersebut para Ketum parpol atau pihak lain.

"Mungkin Faldo sebagai anak muda mencoba untuk jernih melihat bahwa tarikan kelompok kepentingan di samping Jokowi itu sekarang mulai bermain sendiri dan tidak ada koordinasi lagi dengan Presiden dan Istana. Karena mereka adalah pemain-pemain yang punya kepentingan jangka pendek," ujar Fahri kepada wartawan, Selasa, 1 Maret.

Fahri menilai harus ada sosok seperti Faldo untuk menyelamatkan demokrasi Indonesia. Ucapannya ini sekaligus doa untuk politikus PSI itu agar selalu jernih dalam melihat persoalan.

"Itu adalah doa saya kepada Faldo, mudah-mudahan dia tetap jernih dan keluar dengan idealismenya untuk menyelamatkan demokrasi Indonesia," katanya.

Soal usulan ketiga ketum parpol, Fahri menilai pasti ada perbedaan pandangan dengan Jokowi. Namun, dia mengingatkan bahwa Jokowi sudah memerintahkan Mendagri dan KPU agar pemilu tetap diselenggarakan pada 2024.

"Presiden sudah perintah Mendagri dan KPU bersama DPR sepakati 14 Februari 2024 Pemilu. Artinya sudah final!" kata Fahri.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Faldo Maldini, menyebut pemerintah tak terlibat dalam wacana penundaan pemilihan umum (pemilu) 2024. Dia mengatakan, pemerintah tak tahu soal rencana tersebut.

"Deklarasi dukungan merupakan aspirasi dari partai politik. Pemerintah tidak tahu soal rencana tersebut. Sebagai sebuah aspirasi tentu saja ditampung, sebagaimana pemerintah menampung berbagai masukan yang selama ini diterima dari masyarakat dan semua partai politik," ujar Faldo dalam keterangannya, Selasa, 1 Februari.

"Ini tidak ada kaitannya dengan pemerintah, apalagi dikaitkan dengan transaksi politik. Jadi, jangan sampai diseret-seret," sambungnya.