Ramai Kenaikan Tunjangan Anggota Dewan, Ketua DPRD DKI juga Ingin Tunjangan Operasional Anies-Riza Diperlihatkan

JAKARTA - Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi merespons ramainya pembahasan mengenai kenaikan tunjangan anggota dewan sebesar Rp26,42 miliar pada tahun 2022.

Prasetyo meminta Sekretaris Daerah DKI Marullah Matali turut membuka besaran tunjangan operasional Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria.

Dalam rapat Badan Anggaran yang membahas mengenai evaluasi Kemendagri terhadap Raperda APBD DKI tahun anggaran 2022, Prasetyo mengaku tak ingin hanya Anggota DPRD yang disoroti karena menerima kenaikan tunjangan. Sebab, Anies dan Riza pun juga menerima tunjangan operasional setiap tahunnya.

"Di dalam forum ini, tolong Pak Sekda melalui BPKD jelaskan berapa sih operasional Gubernur dan Wakil Gubernur dan perangkatnya semua? Biar masyarakat juga tahu Selalu yang disalahkan DPRD lagi, DPRD lagi," kata Prasetyo di gedung DPRD DKI, Selasa, 11 Januari.

Menjawab hal itu, Sekda DKI Marullah mengaku dirinya tak bisa menjelaskan secara langsung saat itu juga. Sebab, dirinya sedang tak memegang data lengkap mengenai besaran tunjangan Anies dan Riza.

"Memang saya jawab harus dengan data data yang lengkap. Kami akan siapkan nanti. Jadi, mungkin tidak bisa langsung sekarang ini. Saya akan sampaikan data-datanya untuk disampaikan pada rapat Banggar. Nanti akan segera disiapkan oleh jajaran saya," ujar Marullah.

Prasetyo memegang ucapan Marullah. Ia menunggu Pemprov DKI segera memperlihatkan besaran tunjangan operasional kedua pimpinan DKI tersebut.

Sebagai informasi, besaran anggaran gaji dan tunjangan senilai Rp177 miliar untuk seluruh anggota dewan dalam satu tahun. Besaran gaji dan tunjangan Anggota DPRD DKI ini naik Rp26,4 miliar dari tahun lalu, yakni 2021, sebesar Rp150,94 miliar.

Kenaikan tunjangan ini dianggap wajar dan layak. Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi menyebut, bila dihitung, tunjangan DPRD masih lebih kecil dibanding tunjangan operasional Gubernur dan Wakil Gubernur DKI.

"Ini kita layak, Pak. Kan yang mengevaluasi Mendagri. Kalau enggak, Mendagri coret aja (anggaran kenaikan tunjangan)," kata Prasetyo beberapa waktu lalu.

Politikus PDIP itu pun mengklaim tunjangan yang naik tersebut akan digunakan untuk membantu masyarakat. Contohnya adalah sosialisasi program pemerintah.

"Ya, (tunjangan naik) Rp26 miliar untuk anggota dewan. Tapi uangnya sekali lagi bukan buat kita, lho. Buat masyarakat. Dinaikkan sedikit untuk membantu masyarakat seperti sosialisasi. Tunjangan itu lah yang buat ngasih tahu ke masyarakat," tutur dia.