Tegaskan Interpelasi Formula E Masih Berlanjut, PDIP Harap Fraksi DPRD Lain Terbujuk

JAKARTA - Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Ima Mahdiah menegaskan usulan interpelasi Formula E kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih berlanjut. Meskipun, saat ini tertunda karena kalah suara dalam rapat paripurna penentuan interpelasi.

"Kita terus interpelasi, interpelasi kan enggak pernah mati. Ini kan masih di-pending. Kita menunggu juga," kata Ima kepada wartawan, Selasa, 23 November.

Saat ini, DPRD bersama Pemprov DKI masih mengejar pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI tahun anggaran 2022 yang harus disahkan menjadi Perda APBD dalam beberapa hari ke depan.

Setelah itu, PDIP dan PSI sebagai inisiator usulan hak interpelasi akan kembali mengajukannya. Ima berharap tujuh fraksi lainnya akan terbujuk dan ikut mengusulkan interpelasi Formula E.

"Interpelasi, Fraksi PDIP jalan terus. Kita menunggu teman-teman yang lain suatu hari terbuka. Memang sebenarnya kan ini bukan kita mau menjatuhkan gubernur," tutur Ima.

Ima menjelaskan, saat interpelasi disetujui, PDIP akan mempertanyakan mengenai biaya commitment fee Formula E. Sebelumnya, Dinas Pemuda dan Olahraga DKI menyebut nominal commitment fee yang harus dibayar selama lima tahun penyelenggaraan Formula E sekita Rp2,4 triliun.

Sampai akhirnya pandemi COVID-19 berlangsung dan Formula E terpaksa ditunda. Lalu, BUMD PT Jakpro melakukan negoisasi ulang dan berhasil menurunkan beban biaya commitment fee menjadi Rp560 miliar selama tiga tahun penyelenggaraan.

Ima heran, kenapa biaya commitment fee awal begitu besar dan saat ini DKI bisa menurunkan kewajiban pembayaran semudah itu.

"Seharusnya di sini aparat penegak hukum sudah bisa melihat kecurigaan, kok bisa yang tadinya Rp2,4 triliun bisa turun Rp560 miliar. Kalau kita lihat, di negara lain tidak ada yang bayar commitment fee setinggi di DKI Jakarta. Seharusnya bisa ada penemuan-penemuan kenapa bisa tinggi," cecar Ima.

"Kita cuma mau bertanya kok, Yang kita ingin tanyakan ini hal-hal yang memang seharusnya gubernur bisa jawab. Toh, kalau ini memang penting, berdampak ke masyarakat, kan kita juga bisa bantu," lanjutnya.