Gerindra Tak Masalah Jika Fraksi Penolak Interpelasi Formula E Berubah Haluan

JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta akan kembali menjadwalkan rapat paripurna penentuan interpelasi Formula E. Dua fraksi pengusul, PDIP dan PSI berharap tujuh fraksi yang sebelumnya menolak interpelasi mengubah sikap mereka untuk akhirnya mendukung interpelasi digelar.

Menanggapi hal ini, Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani menegaskan partainya tetap tidak menyetujui hak bertanya DPRD kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini bisa terselenggarakan.

Sebab, menurut Rani, jika PDIP dan PSI ingin mengetahui lebih jelas mengenai penggunaan anggaran Formula E dari APBD, dalam hal ini commitment fee sebesar Rp560 miliar, mereka cukup mendatangi Anies secara langsung.

"Kalau buat Gerindra, sampai saat ini masih sama posisinya. Kita enggak ikut interpelasi, karena buat kita cara bertanya itu kan banyak sekali. Kalau bertanya langsung pribadi ke Pak Gubernur juga kan sah-sah saja tanpa harus ekspos dengan aksi politik," kata Rani saat dihubungi, Senin, 18 April.

Lalu, jika enam fraksi lain kemudian berubah haluan menjadi mendukung interpelasi Formula E bisa digelar demi tercapainya kuorum dalam rapat paripurna penentuan interpelasi, Rani mengaku tak masalah. Sebab, kata dia, hal itu merupakan hak fraksi masing-masing.

Adapun fraksi penolak interpelasi Formula E sebelumnya adalah Gerindra, Nasdem, Golkar, Demokrat, PAN, PKS, dan PKB-PPP.

"Jadi kalau sekarang ada partai yang ibaratnya berubah haluan setuju interpelasi, itu haknya fraksi masing-masing. Kalau kepentingannya untuk partai masing-masing, ya itu kembali ke partai masing-masing mau datang paripurna atau tidak," ujar Rani.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi memutuskan akan menggelar rapat Badan Musyawarah (Bamus) dengan agenda menentukan jadwal rapat paripurna penentuan interpelasi Formula E.

Proses usulan interpelasi ini, kata Prasetyo, diputuskan berlanjut setelah dirinya didatangi Fraksi PDIP DPRD DKI. Selain itu, dirinya juga diputus tak melanggar etik oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI karena menggelar rapat paripurna interpelasi beberapa bulan lalu.

"Hari ini saya kedatangan Ketua Fraksi dan Sekretaris Fraksi (PDIP) untuk mempertanyakan setelah selesainya masa pemeriksaan BK. Jadi, akan saya laksanakan, nanti akan saya bamuskan secepat mungkin. Bisa besok, bisa lusa," kata Prasetyo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu, 13 April.

Meskipun saat ini pembangunan sirkuit Formula E terus berjalan, bahkan pengaspalan sudah rampung, hal ini tak menyurutkan niat PDIP untuk kembali menggulirkan interpelasi.

Sebab, interpelasi adalah hak bertanya DPRD kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dalam hal ini, DPRD akan meminta transparansi Anies terhadap commitment fee sebesar Rp560 miliar yang digelontorkan dari APBD DKI, proses pinjaman kepada Bank DKI, hingga studi kelayakan penyelenggaraan Formula E.