JAKARTA - Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia mengajak berdialog kepada pemerintah terkait tuntutan kenaikan upah minimal provinsi (UMP) yang dilayangkan dalam aksi unjuk rasa memperingati Hari Pahlawan.
"Kami siap untuk berdialog kapanpun, dimanapun tapi tentu dialog itu harus equal ya, tidak populer, bukan untuk sosialisasi, tidak. Dalam dialog itu kami akan mengajukan UMP 2022 itu sekitar 10 persen," ucap Presiden Aspek Indonesia, Mirah Sumirat kepada wartawan, Rabu 10 November.
Lanjut Mirah, buruh juga berharap pemerintah segera menetapkan UMP tahun 2022 tidak seperti halnya pada tahun 2021 yang tidak adanya penetapan UMP imbas adanya Pandemi COVID-19. Karena selama pandemi, kata Mirah, pekerja buruh menjadi salah satu pihak yang sangat terdampak karena adanya tuntutan ekonomi yang cukup mendesak.
BACA JUGA:
-
| BERITA
KPK Sebut Modus Korupsi Pengadaan Tanah SMKN 7 Tangsel Seperti Kasus Munjul
27 Oktober 2021, 14:58 -
| BERITA
KPK Telisik Pengadaan Tanah SMKN 7 Tangsel Terkait Dugaan Korupsi di Disdikbud Banten
14 September 2021, 12:25
"Satu ketika dia (buruh) di WFH kan atau dirumahkan dia tidak ada upahnya ketika dirumahkan, ada (diupah) tapi sebagian besar tidak dibayarkan. Dan banyak juga yang mengeluarkan biaya tambahan seperti ongkos pulsa sekolah online anak-anak mereka," katanya.
Terkait tuntutanya, Mirah menjelaskan ada 4 tuntutan yang dilayangkan oleh pihak buruh kepada pemerintah diantaranya, menaikan UMK dan UMP 2022 sebesar 7 sampai 10 persen, berlakukan upah minimum sektoral yakni UMSK 2021 dan UMSK 2022, batalkan Undang Undang Cipta Kerja yang akan disahkan Mahkamah Konstitusi (MK) Cabut UU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan serta mengesahkan Perjanjian Kerja Tanpa Omnibus Law.
Terkait
