Pemilihan KSAD Era Jokowi Dianggap Sarat Kepentingan Politis

JAKARTA - Pengamat militer Alman Helvas Ali menilai pemilihan kepala staf TNI Angkatan Darat (KSAD) pada pemerintahan Presiden Joko Widodo sarat kepentingan politis jika dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya.

"Saya melihat politisasi pemilihan Kasad sepertinya sangat kuat pada era Jokowi jika dibandingkan era sebelumnya, misalnya pada era SBY karena latar belakang Jokowi yang sebelumnya tidak pernah bekerja sama dengan TNI atau perwira TNI sehingga beliau biasanya menghendaki orang-orang yang pernah kerja sama dengan beliau pada satu masa," kata Alman dikutip Antara, Selasa, 9 November

Almas menegaskan posisi KSAD sebenarnya bukan jabatan politis, melainkan praktiknya memiliki dampak dan muatan politis.

"Ada tarik-menarik kepentingan siapa yang akan menjadi KSAD," ujar Alman.

Dia menyebutkan banyak pihak menduga partai politik (parpol) secara tidak langsung juga punya pengaruh dalam pemilihan KSAD.

"Ini semua kembali lagi pada kepentingan politik, sejauh mana politik—dalam tanda kutip—mengintervensi pengambilan keputusan. Ada banyak dugaan parpol secara tidak langsung punya pengaruh," kata Alman.

Jika merujuk pada peraturan perundang-undangan, perwira tinggi yang dapat dipilih oleh Presiden menduduki posisi Kasad merupakan mereka yang berpangkat letnan jenderal.

Setidaknya ada 17 perwira tinggi TNI AD berpangkat letnan jenderal, sebanyak 16 di antaranya merupakan lulusan Akademi Militer angkatan 1986—1989 dan seorang perwira lulusan Sekolah Perwira Prajurit Karier Tentara Nasional Indonesia (SEPA-PK TNI).

Pasal 14 UU TNI mengatur, jabatan kepala staf TNI AD merupakan hak prerogatif presiden dengan mempertimbangkan usulan dari Panglima TNI.

Dari belasan nama yang memenuhi syarat, sejumlah pengamat memprediksi dua sampai lima perwira tinggi TNI AD berpeluang kuat dipilih oleh Presiden menggantikan Andika Perkasa.

Direktur Eksekutif Institute For Security & Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi memprediksi Pangkostrad Letjen TNI Dudung Abdurachman dan Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Eko Margiyono punya peluang lebih kuat daripada nama lainnya.

Sementara itu, pengamat intelijen dan militer Susaningtyas N.H. Kertopati menilai peluang kuat itu kemungkinan dimiliki oleh Wakil Menteri Pertahanan Letjen TNI Herindra, Wakasad Letjen TNI Bakti Agus Fadjari, Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Eko Margiyono, Kepala BAIS TNI Letjen TNI Joni Supriyanto, dan Pangkostrad Letjen TNI Dudung Abdurachman.