Buntut Komentar Ahok, Komisi VI DPR Akan Panggil Direksi Pertamina
Ahok bersama dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Foto: Instagram @basukibtp)

Bagikan:

JAKARTA - Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kembali menjadi sorotan publik karena pernyataannya yang dianggap kontroversial. Ia mengatakan, banyak tata kelola perusahaan negara selama ini tidak efisien. Salah satu yang jadi perhatiannya adalah pengangkatan direksi di Pertamina yang sarat akan politis dan lobi-lobi.

Menanggapi hal ini, Komisi VI DPR sebagai mitra kerja badan usaha milik negara (BUMN) akan memanggil Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) dan jajaran direksi lainnya.

Ketua Komisi VI Faisol Riza mengatakan, pemanggilan tersebut bertujuan untuk meminta kejelasan atas kritik keras yang disampaikan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

"Ya memang rencana ada pemanggilan Pertamina akan perlu dilakukan dalam waktu dekat," tuturnya, kepada VOI, Kamis, 17 September.

Faisol mengaku, akan meminta kejelasan secara detail terkait duduk persoalan yang dialami oleh Pertamina. Mengingat BUMN besar ini diharapkan mampu berperan lebih dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional di era kebiasaan baru ini.

"Kami juga senang Pak Ahok menyampaikan begitu, karena selama ini informasi mengenai Pertamina juga terbatas. Bahkan saya ingin mendorong Pak Ahok untuk bicara lebih komprehensif tentang masalah-masalah yang ada di Pertamina dan apa kira-kira mencari solusi yang ditawarkan oleh Pak Ahok," ucapnya.

Sebelumnya, mantan Gubernur DKI Jakarta Bahsuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengusulkan agar Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dipimpin Erick Thohir untuk dibubarkan. Usulan ini bukan tanpa alasan. Menurut dia, banyak tata kelola perusahaan negara selama ini tidak efisien.

Ahok mengatakan, tata kelola yang buruk ini dirasakannya langsung setelah masuk dalam lingkaran BUMN, atau setelah ditunjuk menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

"Kementerian BUMN harus dibubarkan sebelum Pak Jokowi turun. Kita membangun semacam Temasek, semacam Indonesia Incorporation," katanya, dikutip dari video YouTube POIN, Rabu, 16 September.

Pemilihan Direksi Sarat Politis

Sebagai contoh di Pertamina, kata Ahok, jabatan direksi ataupun komisaris sangat kental dengan lobi-lobi politis dan bagi-bagi jabatan. Bahkan, menurut Ahok, pergantian direksi pun tidak dibicarakan dengan dirinya namun langsung kepada Menteri BUMN.

"Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya. Saya sempat marah-marah juga, jadi direksi-direksi semua lobinya ke menteri karena yang menentukan menteri. Komisaris pun rata-rata titipan kementerian-kementerian," ucapnya.

Gaji Besar Direksi Pertamina

Ahok juga menyinggung soal gaji di Pertamina yang dinilai tidak masuk akal dalam pengelolaan perusahaan. Ahok mengatakan, dirinya juga sering mendapati pejabat Pertamina masih menerima fasilitas gaji besar meskipun jelas-jelas sudah dicopot dari jabatannya.

"Orang yang dicopot dari jabatan dirut anak perusahaan misalnya gajinya Rp100 juta lebih, masa di copot tapi gaji masih sama. Alasannya dia orang lama, harusnya kan gaji mengikuti jabatan anda, tapi mereka bikin gaji pokok gede-gede semua," ucapnya.

"Jadi bayangkan orang kerja sekian tahun gajinya pokonya 75 juta di copot enggak ada kerjaan pun dibayar segitu. Gila aja nih, saya rasa ini bisa dituntut. Nah itu yang ingin kita ubah sistem itu," lanjutnya.

Ironisnya, kata Ahok, perusahaan pelat merah ini memiliki utang yang tak kecil. Hal ini karena, Pertamina tak mencoba untuk menekan pengeluaran namun justru memilih berutang.

"Pertamina sekarang udah ngutang 16 miliar dolar Amerika Serikat (AS). Tiap kali otaknya pinjem duit aja nih. Saya sudah kesel ini, pinjem duit terus, mau akuisisi terus lagi, saya bilang tidak berpikir untuk ekplorasi, kita masih punya 12 cekungan yang berpotensi punya minyak, punya gas, itu ngapain di luar negeri gitu loh. Jadi jangan jangan, saya pikir ada komisi kali nih beli minyak dari luar," katanya.