Bagikan:

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta semua pihak yang diduga memiliki bukti soal selisih biaya sewa pesawat Garuda Indonesia untuk melapor dengan data awal.

Hal ini disampaikan untuk menanggapi isu yang beredar setelah mantan Komisaris PT Garuda Indonesia Tbk, Peter F. Gontha angkat bicara soal harga sewa pesawat maskapai pelat merah yang lebih mahal.

Dalam unggahannya di Instagram, Peter tak hanya mengungkap selisih biaya tapi juga mengaku telah menghadap ke Dirjen Kemenkumham dan Ketua KPK untuk membahas mengenai permasalahan tersebut.

"Masyarakat silakan laporkan kepada kami dengan data awal yang dimiliki melalui saluran pengaduan KPK," kata Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri kepada wartawan, Selasa, 2 November.

Ia mengatakan peran serta masyarakat dalam menangani tindak pidana korupsi menjadi penting. Apalagi, kata Ali, sudah banyak kasus korupsi yang ditangani KPK berasal dari laporan yang masuk.

"Kami sadar betul bahwa keberhasilan KPK selama ini dalam mengungkap berbagi modus tindak pidana korupsi tak lepas dari peran aktif masyarakat karena tak sedikit penanganan perkara di KPK bermula dari adanya laporan masyarakat," tegasnya.

Nantinya, seluruh laporan beserta data awal yang masuk akan dianalisis dan diverifikasi oleh komisi antirasuah. Setelah itu, KPK akan melakukan kajian terhadap dugaan tindak rasuah yang dilaporkan.

"Apabila dari hasil telaah dan kajian ditemukan adanya indikasi peristiwa pidana maka tidak menutup kemungkinan KPK akan melakukan langkah-langkah berikutnya sebagaimana hukum yang berlaku," jelas Ali.

Ada berbagai cara yang bisa diakses masyarakat untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yaitu melalui layanan aplikasi pesan singkat WhatsApp di nomor 0811959575 dan surat elektronik atau e-mail [email protected].

Tak hanya itu, masyarakat juga bisa mengakses KPK Whistle Blower System dengan mengakses http://kws.kpk.go.id; SMS 08558575575; serta melalui call center 198.

Diberitakan sebelumnya, usai meninggalkan kursi empuk komisaris Garuda Indonesia, Peter membongkar satu persatu borok dari national flag carrier tersebut.

Pertama, Peter menilai Garuda salah beli pesawat CRJ1000. Dikatakan bahwa faktor harga yang terlalu mahal dan ketidaksesuaian dengan kondisi geografis menjadikan kendaraan jet ini mubazir bagi Indonesia.

Dua, selisih uang sewa pesawat yang dianggap terlalu tinggi dari hitungan sebenarnya. Ketiga, adanya kelompok-kelompok bukan dari BUMN yang terlalu berkuasa dan terus menyandera perusahaan untuk kepentingan sendiri.

"Sekarang dengan adanya rencana pengurangan pesawat maka mereka yang menjadi korbannya sendiri. Tidak mempunyai pekerjaan dan akan kehilangan segalanya. Itulah kalau beberapa orang mempengaruhi koleganya," kata Peter.

Empat, sikap serikat pekerja yang tergabung dalam Asosiasi Pilot Garuda (APG) yang melakukan pungutan hingga setengah juta rupiah kepada setiap awak kokpit selama puluhan tahun tanpa ada kejelasan penggunaan dana.