Ismail Haniyeh Telepon Tahanan Palestina di Penjara Israel yang Mogok Makan, Hamas Pastikan Prioritas Pembebasan

JAKARTA - Sekitar 250 tahanan Palestina melancarkan mogok makan pada hari Rabu sebagai protes terhadap apa yang mereka klaim sebagai kondisi reprsif yang diterapkan di penjara-penjara Israel, sejak enam tahanan melarikan diri dari Penjara Gilboa dan ditangkap kembali, menurut gerakan Jihad Islam Palestina (PIJ).

PIJ menyatakan, aksi mogok makan tersebut sebagai protes terhadap apa yang disebutnya tindakan represif yang diterapkan terhadap tahanan PIJ sejak September lalu. Tindakan yang diduga termasuk isolasi dan distribusi tahanan ke kamar terpisah untuk mencegah mereka melakukan pertemuan, menurut pengumuman itu.

Selain aksi 250 tahanan, diketahui enam tahanan Palestina sebelumnya telah melakukan mogok makan untuk waktu yang lama, termasuk Kayed Fasfous (91 hari), Muqdad Qawasmeh (84 hari), Alaa Aaraj (67 hari), Hesham Abu Hawwash (58 hari), Rayeq Besharat (53 hari). ) dan Shadi Abu Akr (50 hari), menurut kantor berita WAFA Palestina.

Fasfous dan Qawasameh keduanya dalam kondisi serius dan menolak untuk menerima bantuan medis, menurut laporan Palestina. Fasfous telah kehilangan 30 kilogram dan dirawat di rumah sakit di Barzilai Medical Center, menurut WAFA.

Sementara, Qawasameh dirawat di rumah sakit di Kaplan Medical Center dalam kondisi serius, dengan keluarganya mengatakan kepada media Palestina pada Hari Selasa bahwa dia kesakitan parah, menderita kehilangan ingatan dan kesulitan berbicara.

Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh menelepon Qawasmeh pada Hari Sabtu, mengatakan kepadanya bahwa masalah tahanan Palestina masih menjadi prioritas gerakan Hamas dan faksi-faksi Palestina, menurut laporan Palestina.

Gerakan Hamas mengumumkan pada Hari Sabtu, mereka secara dekat menindaklanjuti para tahanan yang mogok makan dan telah menghubungi sejumlah pihak, termasuk pejabat Mesir, tentang masalah ini.

"Kami telah memberi tahu saudara-saudara di Mesir, kelanjutan dari pemogokan para tahanan dan kekeraskepalaan pendudukan dapat membawa seluruh wilayah pada konsekuensi yang tak terbayangkan," kata Hussam Badran, anggota biro politik Hamas, mengutip The Jerusalem Post 13 Oktober.

Komite Palang Merah Internasional (ICRC) baru-baru ini menyatakan bahwa mereka 'sangat prihatin' dengan kesehatan Fasfous dan Qawasmeh yang memburuk, memperingatkan akan "konsekuensi yang mungkin tidak dapat diubah" dari mogok makan yang begitu lama. ICRC mendorong pihak-pihak terkait untuk mencari solusi agar tidak terjadi korban jiwa.

Dalam pertemuan baru-baru ini antara para pemimpin Hamas dan pejabat Mesir, para pejabat Hamas mendorong kemajuan dalam perjanjian pertukaran tahanan dengan Israel, menekankan bahwa mereka tidak akan mengalah pada tuntutannya dalam kesepakatan seperti itu, menurut laporan Arab.

Hamas masih menahan warga Israel Avera Mengistu dan Hisham al-Sayed. Serta dua mayat tentara IDF St.-Sgt. Oron Shaul dan Lt. Hadar Goldin.

Pejabat Hamas Mohammad Nazzal mengatakan kepada berita Al-Mayadeen yang berafiliasi dengan Hizbullah baru-baru ini, Hamas bermaksud untuk mencapai kesepakatan yang mencapai pembebasan tahanan Palestina dalam jumlah terbesar, termasuk Marwan Barghouti dan Ahmad Sa'adat dan telah memberi para pejabat Mesir jalan rinci berdasarkan tuntutan gerakan.

Kantor Berita Safa Palestina pekan lalu melaporkan, delegasi Hamas ke Mesir telah memperingatkan situasinya bisa "meledak" seperti yang terjadi pada Mei selama Operasi Penjaga Tembok, karena apa yang disebutnya pelanggaran dan kejahatan Israel terus-menerus di Yerusalem dan terhadap narapidana, serta kelanjutan pembangunan permukiman.

Untuk diketahui, penahanan administratif di penjara Israel adalah status khusus di mana seorang tahanan dapat memperdebatkan pembebasan mereka dalam proses peradilan, tetapi standar proses tidak menawarkan perlindungan yang sama seperti pengadilan pidana biasa.

Karena beberapa bukti terhadap tahanan administratif didasarkan pada intelijen rahasia, pengacara pembela mereka sering mengeluh mereka tidak dapat membela klien mereka dengan benar karena hanya pengadilan yang dapat melihat file bukti lengkap.

Penahanan administratif pertama kali diberlakukan menjadi undang-undang dalam Peraturan Pertahanan oleh Mandat Inggris pada tahun 1945 untuk memerangi kerusuhan dan pemberontakan Arab dan Yahudi di daerah tersebut. Peraturan tersebut termasuk jam malam, tindakan sensor, pembatasan tindakan pergerakan dan tindakan deportasi.