Amerika Serikat Kucurkan Dana Rp3,4 Triliun untuk Palestina, Israel Meradang

JAKARTA - Pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Joe Biden, memutuskan untuk melanjutkan pemberian dana bantuan kepada Palestina yang sempat dihentikan oleh Donald Trump saat menjabat sebagai presiden.

Nilai bantuan kali ini sebesar 235 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp3.420.131.250.000. Paket tersebut, termasuk bantuan kemanusiaan, ekonomi dan pembangunan, yang dirinci oleh Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken sebagai bagian dari upaya untuk memperbaiki hubungan Amerika Serikat dengan Palestina yang hampir runtuh selama masa jabatan Trump.

Pemberian bantuan ini juga menjadi langkag paling signifikan Presiden Joe Biden sejak menjabat, untuk menepati janji membatalkan sejumlah kebijakan dan pendekatan yang dilakukan oleh Donald Trump. Termasuk penghentian bantuan untuk Palestina, yang dikecam sebagai bias dalam mendukung Israel.

Rencana bantuan ini terdiri dari 150 juta dolar (AS) melalui badan bantuan United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) di bawah Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), 75 juta dolar AS dalam bantuan ekonomi dan pembangunan Amerika Serikat, serta 10 juta dolar AS untuk program pembangunan perdamaian," kata Blinken dalam sebuah pernyataan.

"Amerika Serikat dengan senang hati mengumumkan bahwa, bekerja sama dengan Kongres, kami berencana untuk memulai kembali bantuan ekonomi, pembangunan dan kemanusiaan AS untuk rakyat Palestina," kata Blinken melansir Reuters Kamis 8 April.

Para menteri Presiden Joe Biden juga mengisyaratkan, mereka ingin menetapkan kembali tujuan solusi dua negara yang dinegosiasikan sebagai prioritas dalam kebijakan AS tentang konflik Israel-Palestina.

Namun, langkah besar berikutnya diyakini akan menunggu hasil dari Pemilihan Umum Israel pada Maret lalu, serta Pemilihan Umum Palestina yang akan digelar dalam beberapa bulan mendatang.

Kantor Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyambut baik komitmen Biden untuk solusi dua negara serta bantuan yang diperbarui. Sementara, Perdana Menteri Palestina Mohammed Shtayyeh menulis di Twitter, "Kami menyerukan kepada pemerintah Amerika untuk menciptakan jalur politik baru yang memenuhi hak dan aspirasi rakyat Palestina,". 

Namun, langkah ini membuat Israel meradang. Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat dan PBB Gilad Erdan, mengkritik pembaruan pendanaan untuk UNRWA. Ia mengatakan, hal itu memungkinkan hasutan anti-Israel dan aktivitas anti-Semit di fasilitasnya.

"Kami percaya bahwa badan PBB untuk apa yang disebut pengungsi ini seharusnya tidak ada dalam format saat ini," katanya dalam sebuah video yang diunggah di Twitter.

Diungkapkan olehnya, dalam percakapan dengan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, dia telah menyatakan kekecewaan dan keberatan atas keputusan untuk memperbarui pendanaan UNRWA, tanpa terlebih dahulu memastikan reformasi telah dilaksanakan. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, sekutu dekat Trump, sebelumnya menyerukan pembongkaran UNRWA.

Sebaliknya, Blinken menyebut pemerintahan Presiden Joe Biden akan mengupayakan reformasi di UNRWA, yang oleh pemerintahan Trump dituduh tidak efisien, melebihi jumlah pengungsi Palestina dan melanggengkan konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun dengan Israel.

Sementara, Juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price menegaskan, bantuan akan dialokasikan 'benar-benar sesuai' dengan hukum Amerika Serikat. 

Dia menolak kritik yang telah menyatakan keprihatinan bahwa dana bisa jatuh ke tangan militan, terutama di Gaza, tempat Hamas memerintah, dengan mengatakan ada pengamanan.

Undang-undang Negeri Paman Sam juga melarang bantuan yang menguntungkan Otoritas Palestina selama tetap membayar tunjangan kepada tahanan Palestina yang ditahan oleh Israel untuk serangan anti-Israel atau kepada keluarga mereka.

Untuk diketahui, pemerintahan Donald Trump memblokir hampir semua bantuan untuk Palestina, termasuk dana untuk (UNRWA) setelah memutuskan hubungan dengan Otoritas pada 2018. Langkah tersebut secara luas dipandang sebagai upaya untuk memaksa Palestina bernegosiasi dengan Israel.

Pemotongan itu terjadi setelah para pemimpin Palestina memutuskan untuk memboikot upaya perdamaian pemerintahan Trump, atas keputusannya untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Dan, memindahkan kedutaan Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Terpisah, Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini mengatakan kepada Reuters, pendanaan baru itu sangat disambut baik. Tetapi, badan tersebut belum keluar dari masalah meningkatnya kebutuhan pengungsi yang diperburuk oleh COVID-19 dan krisis di Lebanon.

PBB juga menyambut baik dimulainya kembali pendanaan UNRWA. "Ada sejumlah negara yang telah sangat berkurang untuk menghentikan kontribusi ke UNRWA. Kami berharap keputusan Amerika akan mengarahkan orang lain untuk bergabung kembali sebagai donor UNRWA," kata Juru Bicara PBB Stephane Dujarri

We welcome the resumption of US aid to UNRWA & Palestine, and we call upon the American administration to create a new political path that meets the rights and aspirations of the Palestinian people based on international law and UN resolutions.

— Dr. Mohammad Shtayyeh د. محمد اشتية (@DrShtayyeh) April 7, 2021