Selidiki Pembunuhan Presiden Moise, Haiti Minta Bantuan Dewan Keamanan PBB
JAKARTA - Haiti pada Hari Kamis meminta Dewan Keamanan PBB untuk membantu menyelidiki pembunuhan Presiden Jovenel Moise, sekaligus untuk mendukung keamanan di tengah krisis politik negara itu, sebut Utusan PBB Helen La Lime.
Berbicara kepada wartawan usai pembicaraan tertutup dewan, La Lime mengkritik serangan mematikan itu sebagai tindakan pengecut yang dilakukan oleh komando.
La Lime mengatakan, penyelidikan untuk menentukan siapa dalang pemimpin negara di kawasan Karibia tersebut, dapat memakan waktu hingga berminggu-minggu.
Dewan Keamanan PBB bertemu dengan latar belakang krisis politik dan keamanan Haiti yang semakin dalam. Polisi telah membunuh empat pembunuh dan menangkap enam lainnya, dalam perburuan terhadap mereka yang melancarkan serangan ke kediaman Presiden Jovenel Moise, kata La Lime.
“Haiti mengajukan permintaan bantuan dalam penyelidikan ini dari otoritas internasional. Penting agar permintaan ini ditanggapi dengan serius," terang La Lime mengutip The National News Jumat 9 Juli.
"Kuncinya adalah dalam dua minggu ke depan kita harus benar-benar bekerja dengan cara yang paling efektif, untuk memastikan penyelidikan ini bergerak maju dan para pelaku kejahatan mengerikan ini dibawa ke pengadilan," tegasnya.
Lebih jauh La Lime menerangkan, Duta Besar Haiti untuk PBB Antonio Rodrigue juga meminta dewan untuk memberikan bantuan keamanan tambahan, meski belum jelas apa yang sebenarnya dikejar.
Baca juga:
- Polisi Haiti Tangkap Enam Tersangka Pembunuhan Presiden Moise, Termasuk Warga AS
- Sebut Perang yang Tidak Bisa Dimenangkan, Presiden Biden Minta Afghanistan Tentukan Nasibnya Sendiri
- Polisi Haiti Tembak Mati Empat Tentara Bayaran Kelompok Pembunuh Presiden Jovenel Moise
- Kalahkan Pasukan Pemerintah, Taliban Kuasai Penyeberangan Perbatasan Utama Afghanistan - Iran
Diketahui, PBB saat ini memiliki misi utusan politik untuk membantu Haiti membangun lembaga pemerintah dan mengadakan pemilihan umum yang bebas dan adil, yang akan dimulai pada bulan September. Staf PBB yang berbasis di Haiti mungkin harus menjadi "lebih dinamis" dalam menanggapi krisis, kata La Lime.
Sebelumnya, pasukan perdamaian PBB dikerahkan ke Haiti pada tahun 2004 setelah pemberontakan menyebabkan penggulingan dan pengasingan Presiden Jean-Bertrand Aristide. Pasukan PBB juga dikerahkan setelah gempa bumi 2010 dan misi ditutup pada 2019.