Partai Buruh Korea Utara Siapkan 'Wakil' untuk Kim Jong-un

JAKARTA - Partai Buruh yang berkuasa di Korea Utara tengah menyiapkan aturan baru, terkait dengan jabatan 'wakil' untuk Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, seiring rencananya untuk mengubah peta politik dalam negeri.

Nantinya, posisi baru ini secara de facto berada di bawah Kim Jong-un yang menurut sumber Kantor Berita Yonhap seperti dilansir Reuters menyebut, jabatan itu sebagai 'sekretaris pertama'.

Sumber yang dekat dengan Korea Utara itu menyebut, sekretaris pertama sebagai nantinya memiliki wewenang untuk memimpin pertemuan atas nama Kim Jong-un. 

Kim Jong-un memperkuat kekuasaannya dalam Kongres Partai Buruh Korea (WPK) pada Januari lalu. Kim saat itu ditetapkan sebagai sekretaris jenderal partai, gelar yang sebelumnya dipakai oleh mendiang sang ayah Kim Jong-il.  

Kim Jong-un sendiri menggunakan sebutan 'sekretaris pertama' dari tahun 2012 hingga 2016. Sumber itu menerangkan, Kim ingin partai memainkan peran yang lebih besar dalam pemerintahan, dibandingkan dengan pemerintahan ayahnya yang lebih berpusat pada militer.

"Istilah 'politik yang mengutamakan militer', kata kunci utama di era Kim Jong-il, diketahui telah dihapus dari kata pengantar peraturan partai," kata sumber tersebut melansir Reuters Selasa 1 Juni. 

Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Unifikasi Korea Selatan mengatakan, peraturan baru dipublikasikan di Korea Utara setelah pertemyan Januari. Meski demikian, kementerian yang bertanggung jawab atas hubungan dengan negara tetangga, tidak dapat mengungkapkan rinciannya, tambahnya.

Sementara itu, sosok yang disebut akan mengisi posisi baru tersebut adalah yang paling senior dari tujuh sekretaris partai, yakni Jo Yong-won yang juga anggota presidium politbiro partai. Jo dianggap sebagai salah satu pembantu terdekat Kim, yang pengangkatannya ke presidium dilaporkan oleh media pemerintah.

Pada saat pertemuan Januari, para analis memandangnya sebagai pemegang posisi No. 3 pemerintah, setelah Kim Jong-un dan Choe Ryong Hae, ketua Komite Tetap Majelis Rakyat Tertinggi.

Kim Jong Un telah memegang kekuasaan hampir mutlak dalam sistem dinasti Korea Utara sejak mengambil alih setelah kematian Kim Jong Il pada tahun 2011.

Untuk diketahui, tahun lalu seorang anggota parlemen Korea Selatan mengungkapkan badan intelijen negara itu percaya bahwa saudara perempuan Kim, Kim Yo-jong, menjabat sebagai 'pemimpin kedua secara de facto', tetapi belum tentu ditunjuk sebagai penggantinya.

Tahun ini, Kim Jong-un semakin terlibat intens dengan aktivitas partai, terutama dengan sekretaris sel partai yang bertanggung jawab kelompok yang masing-masing berjumlah hingga 30 anggota.