PM Inggris Boris Johnson Siap Kucurkan Rp60,1 Triliun untuk Benahi Jaringan Bus

JAKARTA - Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson akan menginvestasikan 3 miliar pound atau sekitar Rp 60.157.034.700.000, untuk membangun kembali jaringan bus di Inggris.

Anggaran sebesar itu, seperti dilansir Reuters, bertujuan menyediakan layanan yang lebih baik, lebih murah dan armadanya tersedia banyak, agar penduduk Inggris lebih memilih menggunakan bus daripada mobil pribadi. 

Industri bus dalam negeri Inggris saat ini sedang terguncang. Pemerintah pun mengupayakan penyelamatan dengan menambah ratusan mil jalur bus baru, menggunakan pembayaran non-tunai di semua bus, hingga memperbanyak layanan bus malam hari dan akhir pekan. 

“Reformasi kami akan menjadikan bus sebagai transportasi pilihan, mengurangi jumlah perjalanan mobil dan meningkatkan kualitas hidup jutaan orang,” Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan dalam sebuah pernyataan, melansir Reuters. 

Di Inggris, perusahaan swasta seperti Stagecoach dan Go-Ahead, dikontrak untuk menjalankan layanan bus. Mereka secara finansial didukung oleh pemerintah dalam pandemi, karena jumlah penumpang menurun.

Di bawah rencana baru Johnson, Departemen Transportasi mengatakan bahwa otoritas dan operator lokal akan membentuk kemitraan untuk memberikan layanan, atau dapat mengembangkan perjanjian waralaba.

"Rencana tersebut akan membantu memberikan layanan yang lebih baik di beberapa bagian negara, yang menderita karena jaringan transportasi umum yang buruk," sebut Johnson.

Selain itu, Pemerintah Inggris akan mengakhiri penjualan bus diesel baru, menggantikannya dengan mendatangkan sekitar 4 ribu bus listrik atau hidrogen baru, untuk mengurangi emisi. 

Terpisah, Kepala Eksekutif Stagecoach Martin Griffiths mengatakan, dia menyambut baik ambisi strategi bus baru pemerintah. Menurutnya, bus sangat penting bagi komunitas lokal setelah lama di abaikan. 

“Sangat penting bahwa strategi bus baru harus diimbangi dengan tingkat pendanaan yang tepat, kebijakan yang konsisten di seluruh pemerintahan dan pendekatan kemitraan yang fleksibel, memprioritaskan keuntungan bagi pelanggan,” terang Griffiths.