PM Inggris: Tak Ada Tapi-Tapian, Pelecehan Rasis Online Dihukum Tak Boleh Menonton Pertandingan

JAKARTA- Sanksi pelarangan dalam sepak bola akan diubah untuk menutupi aksi rasisme online dan penyalahgunaan media sosial yang diarahkan kepada pemain Inggris. Pernyataan itu muncul dari Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson,  saat berbicara di depan anggota parlemen, pekan ini.

"Jika Anda bersalah atas pelecehan rasis online terhadap pesepak bola maka Anda tidak akan pergi (melihat) ke pertandingan. Tidak jika, tidak ada tapi-tapian. Tidak ada pengecualian dan tidak ada alasan," kata Boris Johnson.

Johnson mengulangi kecamannya atas pelecehan rasis di media sosial yang ditujukan pada bintang Inggris seperti Marcus Rashford, Jadon Sancho dan Bukayo Saka. Ketiganya dituding menjadi penyebab kekalahan Inggris di final Euro 2020.

Akan tetapi pemimpin Partai Buruh, Sir Keir Starmer, menuduh Johnson justru memberi rasisme "lampu hijau" dan mencoba untuk memicu "perang budaya" atas masalah pemain Inggris yang berlutut sebelum pertandingan untuk memprotes ketidakadilan rasial.

We are working closely with the football authorities and the police to ensure we can track and take action against online abusers and will ban them from football grounds in the same way we would if they had committed these offences on our streets. pic.twitter.com/8jyy60zgRu

— Boris Johnson (@BorisJohnson) July 14, 2021

Komitmen Johnson tersebut mengikuti arahan Partai Buruh yang menyerukan agar larangan sepak bola diperpanjang untuk mencakup penyalahgunaan online.  Namun pernyataan itu juga memicu tanggapan lain. 

"Jika Boris Johnson ingin memperpanjang Perintah Pelarangan Sepak Bola untuk memasukkan rasisme online, dia bisa melakukan ini sejak lama. Kapan dia akan menerapkan kata-kata itu ke dalam tindakan?" kata sekretaris budaya dari partai oposisi, Jo Stevens.

Perintah pelarangan memungkinkan hakim untuk menghentikan seseorang pergi ke stadion untuk melihat pertandingan sepak bola di Inggris. Ini bisa dilakukan jika mereka dihukum karena pelanggaran yang relevan. Akan tetapi larangan tersebut saat ini belum mencakup insiden online di internet.

Seorang yang terhukum bisa dikenai hukuman antara tiga hingga 10 tahun. Biasanya mereka dihukum karena terlibat dalam untuk pelanggaran kekerasan dan gangguan publik. Hal ini biasa untuk hooligan Inggris. 

Sementara itu sebuah petisi yang menyerukan agar rasisme dilarang dalam pertandingan telah mengumpulkan lebih dari satu juta tanda tangan dalam dua hari terakhir.

Shaista Aziz, Amna Abdullatif dan Huda Jawad - yang menyebut diri mereka The Three Hijabi mengacu pada pakaian mereka, membuat petisi  itu pada Senin, 12 Juli.

Johnson bertemu dengan perwakilan dari Facebook, Twitter, TikTok, Snapchat, dan Instagram di kantornya, Downing Street No. 10 pada Selasa, 13 Juli untuk membahas masalah penyalahgunaan di platform mereka.

PM tersebut menyatakan bahwa dia : “menjelaskan kepada mereka (pemilik platform) bahwa kami akan membuat undang-undang untuk mengatasi masalah ini dalam RUU Bahaya Online". 

"Jika mereka tidak mampu menghilangkan kebencian dan rasisme dari platform mereka, maka mereka akan menghadapi denda sebesar 10% dari pendapatan global mereka," tambah Boris Johnson.

Sir Keir menantang Johnson tentang masalah ini saat keduanya berdebat  di parlemen. Dia mengatakan PM "tidak bisa melakukan keduanya", yang menunjukkan bahwa Johnson pada satu tahap telah gagal mengkritik para suporter yang mencemooh pemain Inggris yang berlutut sebelum pertandingan untuk mengkampanyekan antirasisme.

Boris Johnson pun tak kalah garang menjawab tuduhan itu. "Kami menjelaskan dengan sangat jelas bahwa tidak ada yang boleh mencemooh tim Inggris," kata PM tersebut. 

"Saya ingin menegaskan kembali dukungan saya, dukungan kami, dukungan total kami untuk tim kami yang fantastis dan saya mendukung mereka dengan cara mereka menunjukkan solidaritas kepada teman-teman mereka yang menghadapi rasisme," jawab PM Inggris ini.