JAKARTA - Sir Tony Blair menyebut Perdana Menteri Boris Johnson tidak memiliki cetak biru yang koheren, untuk menghadapi tantangan strategis utama yang dihadapi Inggris.
Dalam sambutan yang disiapkan dan dirilis sebelum pidato online yang akan disampaikan pada Hari Kamis ini, mantan perdana menteri Inggris tersebut mengatakan, apakah PM Johnson selamat atau tidak dari perselisihan di Downing Street, masalah terbesarnya adalah tidak adanya rencana untuk masa depan negara.
Dia mengatakan, perubahan yang dihasilkan dari Brexit, revolusi teknologi dan ambisi untuk menjadi netral karbon dalam 25 tahun menimbulkan serangkaian tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana pemerintah tidak siap untuk mengatasinya.
"Ada lubang menganga dalam pemerintahan Inggris di mana ide-ide baru seharusnya berada," sebut Sir Tony Blair dalam pernyataan yang dirilis, mengutip The National News 20 Januari.
"Kita hidup melalui tiga perubahan revolusioner secara bersamaan dan tidak siap untuk salah satu dari mereka. Masing-masing akan membutuhkan perubahan besar dalam cara kita bekerja sebagai bangsa."
"Semuanya bersama-sama menimbulkan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah baru-baru ini," tandasnya.
Sir Tony Blair akan mengatakan, slogan pemerintah 'naik level' tidak banyak menjelaskan masalah sebenarnya di Inggris.
"Selain keinginan untuk memberikan kesempatan kepada mereka yang tidak memilikinya, yang jelas sulit untuk tidak disetujui, slogan tersebut berisiko salah mengarahkan pembingkaian masalah negara," paparnya.
"Kami menghadapi tantangan nasional,seluruh negara, bukan hanya daerah yang 'tertinggal'," lanjut Sir Tony Blair.
Dia menambahkan, dirinya sepenuhnya memahami 'kemarahan' terhadap pesta-pesta penguncian Downing Street yang dilaporkan.
"Mungkin Boris Johnson pergi dan mungkin tidak. Tapi masalah sebenarnya adalah tidak adanya rencana pemerintah untuk masa depan Inggris," tukasnya.
BACA JUGA:
Untuk diketahui, PM Johnson telah menghadapi kritik atas penanganan pandemi secara keseluruhan, serta kritik terkait pesta yang digelar di kediaman resmi sekaligus kantor PM Inggris di Downing Street 10 saat negara itu berada di bawah pembatasan COVID-19.
Terkait
