Departemen Keuangan AS Sarankan Pemerintah Kembangkan Infrastruktur dan Kebijakan Terkait Aset Kripto

JAKARTA - Departemen Keuangan Amerika Serikat telah mengeluarkan tinjauan tentang sanksi dan menyarankan pemerintah berbuat lebih banyak untuk mengembangkan infrastruktur dan kebijakannya terkait aset digital.

Dalam laporan 18 Oktober, Departemen Keuangan mengatakan meningkatnya penggunaan aset digital menghambat penerapan sanksi sambil menyeimbangkan dana dari organisasi kemanusiaan yang sah.

Departemen menyarankan bahwa komunikasi yang lebih baik antara mereka dan industri crypto, lembaga keuangan, dan lainnya, selain “memperdalam pengetahuan dan kemampuan kelembagaannya” dapat membantu meningkatkan kebijakan saat ini.

“Sanksi adalah alat yang sangat penting untuk memajukan kepentingan keamanan nasional kita,” kata Wakil Menteri Keuangan Wally Adeyemo. “Tinjauan sanksi perbendaharaan telah menunjukkan bahwa instrumen yang kuat ini terus memberikan hasil tetapi juga menghadapi tantangan baru. Kami berkomitmen untuk bekerja dengan mitra dan sekutu untuk memodernisasi dan memperkuat alat penting ini.”

Laporan itu menambahkan: “Jika dibiarkan, aset digital dan sistem pembayaran ini dapat membahayakan efektivitas sanksi kami.”

Menurut laporan itu, Departemen Keuangan menyarankan pemerintah mengadopsi kerangka kebijakan terstruktur, berkoordinasi dengan sekutu dan mitra bila memungkinkan, memastikan sanksi dipahami, dapat ditegakkan, dan dapat disesuaikan, dan menerapkannya “untuk mengurangi dampak ekonomi, politik, dan kemanusiaan yang tidak diinginkan. ”

Departemen menambahkan bahwa itu harus dimodernisasi untuk memasukkan “keahlian, teknologi, dan staf yang tepat” untuk menangani tantangan aset digital.

Departemen Keuangan AS telah menerapkan sanksi sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memerangi serangan ransomware yang mengancam infrastruktur negara — misalnya, ketika peretas DarkSide yang berbasis di Rusia menyerang sistem Colonial Pipeline pada bulan Mei.

Bulan lalu, departemen mengumumkan akan menjatuhkan sanksi pada Republik Ceko serta bisnis Suex OTC yang berbasis di Rusia karena diduga mengizinkan peretas mengakses cryptocurrency yang dikirim sebagai pembayaran untuk serangan ransomware.