Departemen Keuangan AS Akan Tindak Penjahat yang Masuki Ruang Aset Kripto

JAKARTA - Wakil Sekretaris Departemen Keuangan AS, Wally Adeyemo, mengungkapkan bahwa Departemen Keuangan telah meminta Kongres untuk memberikan lebih banyak alat dan kewenangan "untuk menindak pelaku ilegal di ruang aset digital." Selain itu, ia menekankan pentingnya memperbarui kebijakan keuangan terkait aktivitas ilegal.

Wally Adeyemo, merinci prioritas kunci Departemen Keuangan dalam menangani pelaku ilegal dalam ruang cryptocurrency dalam acara Blockchain Association’s Policy Summit tahun ini pada  Rabu 29 November.

"Kami mengajak Kongres untuk membuat rezim sanksi sekunder yang tidak hanya memutuskan hubungan sebuah perusahaan dari sistem keuangan AS tetapi juga akan mengekspos perusahaan mana pun yang terus berbisnis dengan entitas yang dikenai sanksi untuk diputuskan hubungannya dari sistem keuangan AS," ujar Adeyemo.

"Kita harus melakukan segala upaya untuk memastikan bahwa kelompok seperti Hamas tidak dapat menemukan tempat aman dalam ekosistem aset digital," tambah  Wakil sekretaris Departemen Keuangan itu.

“Kemarin, Departemen Keuangan memberikan Kongres seperangkat rekomendasi yang masuk akal untuk memperluas kewenangan kami dan memperluas alat dan sumber daya kami untuk menindak pelaku ilegal di ruang aset digital.”

Dia mencatat bahwa minggu ini, Departemen Keuangan memberlakukan sanksi terhadap Sinbad.io (Sinbad), pencampur identitas pemilik kripto yang "berfungsi sebagai alat pencucian uang kunci untuk kelompok peretasan siber yang disponsori oleh Korea Utara," menyatakan bahwa Sinbad memproses jutaan dolar cryptocurrency "dari peretasan siber dan memungkinkan penjahat siber untuk menyembunyikan transaksi ilegal."

Adeyemo memperingatkan bahwa para pelaku ilegal kerap memanfaatkan teknologi baru dan menekankan risiko cenderung berpindah ke tempat di mana regulasi dan penegakan hukum tidak berjalan semestinya. Lebih lanjut, pejabat Departemen Keuangan AS itu juga menguraikan prioritas lembaganya untuk menindak para pelaku aktivitas ilegal di ruang aset digital.

“Pertama, kami mempercepat penyusunan perangkat sanksi baru yang ditujukan kepada pelaku dalam ekosistem aset digital yang memungkinkan kelompok teroris dan pelaku ilegal lainnya untuk memindahkan aset mereka.”

Kedua, dia menyatakan: "Kita perlu memperbarui kewenangan keuangan ilegal kita untuk menyamai tantangan yang kita hadapi saat ini, termasuk yang ditimbulkan oleh ekosistem aset digital yang terus berkembang."

Dia melanjutkan: "Ekosistem aset digital yang tidak memiliki komitmen bersama untuk mencegah [aktivitas] keuangan ilegal memberikan banyak peluang bagi kelompok seperti Korea Utara dan Hamas untuk memindahkan sumber daya dengan cara yang dimaksudkan untuk menggagalkan upaya kita dalam menghentikan mereka."

Dia menambahkan bahwa untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan komitmen bersama antara pemerintah dan pelaku industri. Menggarisbawahi pentingnya industri kripto secara proaktif mengambil langkah-langkah untuk mencegah cryptocurrency digunakan oleh organisasi kejahatan internasional.

Adeyemo menyimpulkan bahwa selain bekerja dengan Kongres, Departemen Keuangan berkomitmen untuk bekerja dengan Financial Action Task Force (FATF) untuk memastikan mitra dan sekutu global mereka bergabung dengan AS dalam memperbarui pendekatan regulasi aset digital.