JAKARTA - Miliaran orang menggunakan Google karena platform itu dianggap yang terbaik. Bukan karena kesepakatan yang dibuat perusahaan untuk tetap kompetitif. Alasan ini diajukan oleh pengacara Google pada Jumat, 1 September, yang mengakhiri satu minggu kesaksian dalam sidang ketika raksasa teknologi AS itu melawan rekor denda antimonopoli senilai 5 miliar dolar AS.
Komisi Eropa memukul Google Alphabet dengan denda 5 miliar dolar AS (Rp 71 triliun) pada tahun 2018 karena menggunakan sistem operasi seluler Android untuk menggagalkan saingan dan memperkuat dominasinya dalam pencarian internet umum dari tahun 2011.
Yang dipermasalahkan adalah kesepakatan yang mengharuskan para pembuat ponsel untuk menginstal aplikasi Google Penelusuran dan aplikasi browser Chrome bersama dengan Google Play, serta kesepakatan yang memblokir beberapa varian Android.
"Alasan mengapa miliaran orang memilih Google sebagai alat pencarian mereka setiap hari bukan karena penyalahgunaan dominasi. Itu karena itu yang terbaik," kata pengacara Meredith Pickford kepada Pengadilan Umum UE, yang merupakan pengadilan tertinggi kedua di wilayah itu.
Pickford mengatakan kesepakatan itu jauh dari alat anti-persaingan, melainkan untuk memastikan Google tetap kompetitif.
"Anda masih bisa bersaing keras dan bersaing dalam keunggulan. Konsumen tidak bodoh. Jika Bing atau mesin pencari lain lebih baik dari Google, orang akan beralih ke sana," katanya, mengacu pada saingan Microsoft Corp dan mesin pencari.
BACA JUGA:
"Perusahaan yang sukses tidak tetap sukses dengan berpuas diri dan gagal bersaing," kata Pickford di pengadilan.
Pengacara Komisi Eropa, Nicholas Khan, mengatakan kesepakatan menunjukkan bahwa Google telah menumpuk peluang yang menguntungkan dan mendesak hakim untuk menegakkan keputusan Komisi dan denda.
"Google memberikan dirinya sendiri karangan bunga laurel bahkan sebelum perlombaan dimulai," kata Khan. "Skala praktik sepenuhnya membenarkan denda yang dijatuhkan."
Belum jelas kapan akan ada putusan dalam kasus tersebut, yakni T-604/18 Google vs European Commission.