Rusia Beri Tindakan Keras kepada Big Tech untuk Patuhi Hukum yang Berlaku

JAKARTA - Pengadilan Rusia pada Selasa, 14 September  mengatakan telah mendenda perusahaan media sosial AS Facebook  dan Twitter  karena gagal menghapus konten yang dianggap ilegal oleh Pemerintah Moskow. Keputusan ini menjadi, bagian dari tindakan keras yang lebih luas oleh Rusia di internet dan Big Tech.

Pengadilan distrik Tagansky mengatakan Facebook telah dikenai lima denda dengan total 21 juta rubel (Rp4miliar). Twitter menerima dua denda dari total 5 juta rubel (Rp977 juta).

“Aplikasi perpesanan populer Telegram juga telah didenda 9 juta rubel (Rp1,75 miliar),” kata pejabat di pengadilan Tagansky seperti dikutip oleh Reuters. Sementara Facebook, Twitter dan Telegram tidak segera berkomentar tentang putusan itu.

Tindakan Moskow ini untuk memperkuat kendali mereka atas perusahaan internet, termasuk dorongan untuk mewajibkan perusahaan internet asing membuka kantor cabang di Rusia dan menyimpan data pribadi Rusia di wilayahnya.

Pada Selasa, pemerintah Rusia juga menerbitkan rencana untuk mengenakan pajak baru pada layanan digital milik asing. Ini adalah sebuah langkah yang bertujuan untuk mendukung sektor teknologi domestiknya.

Pada bulan Maret lalu, regulator komunikasi negara Roskomnadzor mulai menghambat kecepatan Twitter karena tidak menghapus materi yang dilarang dengan cukup cepat.

Layanan internet mendapat tekanan yang meningkat menjelang pemilihan parlemen Rusia 17-19 September. Roskomnadzor mencoba memblokir jaringan pribadi virtual (VPN) dan sumber daya online yang terkait dengan kritikus Kremlin yang dipenjara, Alexei Navalny.

Pengawas telah mencoba membatasi akses ke aplikasi yang dirancang oleh tim Navalny untuk digunakan dalam mengatur kampanye pemungutan suara taktis atau "pintar" pada pemilihan. Jaringan aktivis Navalny juga dilarang selama musim panas ini dengan tindakan keras politik.

Kantor berita Interfax juga melaporkan, layanan juru sita federal Rusia mengatakan pada hari Selasa bahwa mereka ingin memaksa Google Alphabet  untuk mematuhi perintah pengadilan yang melarang referensi ke frasa "pemungutan suara cerdas" dalam sistem pencarian kata kuncinya.

Surat kabar Kommersant juga melaporkan, jika Petugas pengadilan negara bagian datang ke blok kantor untuk bertemu staf Google lokal pada Senin 13 Agustus malam. Google sendiri tidak menanggapi permintaan komentar tentang hal ini.