Pemerintah India Paksa Twitter Patuhi UU Teknologi Informasi, Ini Penyebabnya!

JAKARTA – Twitter telah menunjuk dua eksekutif baru di India dalam upaya untuk mematuhi undang-undang teknologi informasi baru negara itu. Pernyataan ini muncul dari seorang pengacara perusahaan kepada pengadilan Tinggi Delhi pada sidang Jumat, 6 Agustus. 

Pertama kali dilaporkan oleh Bloomberg, salah satu eksekutif baru adalah chief compliance officer yang juga akan menjabat sebagai grievance officer, dan yang lainnya adalah nodal officer. Keduanya diwajibkan oleh Pedoman Perantara negara dan Kode Etik Media Digital yang mulai berlaku pada bulan Mei.

Twitter membuat janji seminggu setelah pemerintah India menemukan upaya platform media sosial itu untuk mematuhi aturan baru tidak cukup. 

Berdasarkan aturan baru di India, perusahaan media sosial diharuskan menghapus konten dalam waktu 36 jam setelah menerima perintah hukum. 

Negara tersebut juga mewajibkan perusahaan tersebut untuk memiliki petugas pengaduan yang menanggapi keluhan pengguna dalam waktu 24 jam, kepala petugas kepatuhan, dan orang yang dapat dihubungi yang akan tersedia untuk menanggapi lembaga penegak hukum 24 jam sehari.

Namun pada tanggal 28 Juli, seorang hakim menemukan bahwa penunjukan Twitter atas seorang karyawan melalui kontraktor pihak ketiga untuk menjadi petugas pengaduan dan kepatuhan “tidak dapat diterima.” Aturan mengharuskan petugas itu untuk menjadi anggota staf senior di Twitter.

Pemerintah telah berargumen dalam pengajuan hukum bulan lalu bahwa Twitter telah kehilangan kekebalan hukumnya karena gagal mematuhi aturan baru, yang membuatnya bertanggung jawab secara hukum atas konten yang diposting oleh penggunanya di India. 

Pada bulan Mei, polisi menggerebek kantor Twitter di India setelah platform tersebut melabeli tweet pejabat pemerintah sebagai "media yang dimanipulasi." Pada bulan Juni, seorang menteri pemerintah India memperingatkan platform itu mungkin ada "konsekuensi yang tidak diinginkan" jika gagal mematuhi aturan baru.

“Kami telah mengambil langkah-langkah signifikan menuju kepatuhan terhadap Aturan Teknologi Informasi (Pedoman Perantara dan Kode Etik Media Digital), 2021 dan telah terus memberi tahu Pemerintah India tentang kemajuan kami,” tulis juru bicara Twitter di India dalam email ke The Verge Sabtu lalu. 

“Kami tetap berkomitmen untuk menjaga suara dan privasi mereka yang menggunakan layanan kami,” tambah laporan itu.

Menurut Bloomberg, pemerintah India sekarang akan meninjau apakah penunjukan baru Twitter ini telah memenuhi aturan, dan akan menyidangkan kasus itu lagi pada 10 Agustus.