Bagikan:

JAKARTA - Legislator Rusia mengusulkan untuk memblokir layanan Zoom di negaranya. Lantaran platform konferensi video tersebut melarang penjualan akses layanan mereka ke lembaga pemerintah dan perusahaan negara milik Rusia dan beberapa negara pecahan Uni Soviet lainnya.

"Rusia bukan advokat sanksi, tapi, jika Zoom memiliki keputusan seperti itu untuk hubungan institusi pemerintah dan perusahaan, maka blokir layanan mereka di negara kita mungkin langkah yang simetris, resiprokal," kata Alexander Bashkin dari Partai Rusia Bersatu, sebagaimana dilansir dari Reuters, Kamis, 8 April.

Koran Rusia, Kommersant, menuliskan Zoom Video Communications Inc melarang distributor mereka menjual layanan ke institusi dan perusahaan milik pemerintah, berdasarkan surat untuk RightConf, distributor Zoom di wilayah Rusia.  Menurut mereka, persyaratan Zoom itu tidak hanya berlaku untuk Rusia, tetapi juga untuk negara-negara pecahan Uni Soviet.

Zoom sendiri mengikuti langkah Microsoft, yang sebelumnya menolak untuk memasok perangkat lunak ke Universitas Teknik Negeri Moskwa. N.E.Bauman, karena risiko sanksi dari Amerika Serikat. Institusi pendidikan yang telah membeli layanan Zoom mungkin yang pertama terpengaruh atas surat putusan tersebut.

"Secara umum, kami merasa menyesal dan bingung mengapa institusi pemerintah Rusia dan pendidikan tinggi sekarang kehilangan kesempatan untuk memperpanjang kontrak dan membuat kontrak baru," kata Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov.

Platform konferensi video ini sejatinya sedang memperbarui pendekatan di wilayah tersebut dan konsumen yang sudah menggunakan Zoom, baik pemerintah maupun swasta, tetap bisa mengakses layanan mereka.

Alasan lain untuk membatasi penyediaan layanan Zoom di Rusia karena kompleksitas hukum di Rusia yang harus dipatuhi Zoom, kata Anton Zykov, mitra Departemen Pajak dan Hukum di Deloitte, misalnya, keharusan untuk menyimpan data pengguna di negara tersebut.