Myanmar Kembali Putus Akses Internet, Sidang Virtual Aung San Suu Kyi Ditunda

JAKARTA - Pengadilan Myanmar terpaksa menunda persidangan virtual bagi Aung San Suu Kyi. Hal ini dikarenakan perintah militer Myanmar yang kembali memutus akses internet di negara tersebut. 

Melansir Reuters, kuasa hukum Suu Kyi, Khin Maung Zaw mengatakan bahwa pihak berwenang telah menunda jadwal persidangan hingga 24 Maret. Peraih Nobel itu juga masih berada dalam tahanan, semenjak kudeta militer Myanmar diberlakukan pada 1 Februari lalu. 

Suu Kyi sendiri menghadapi sejumlah dakwaan. Otoritas militer juga menuduhnya menerima pembayaran ilegal sebesar 600 ribu dolar AS tunai serta sejumlah besar emas.

"Junta yang berkuasa telah menunjukkan giginya dan melepaskan topengnya ... mereka menunjukkan jati diri mereka yang sebenarnya," kata Khin Maung Zaw tentang kekerasan hari Minggu.

Khin Maung Zaw mengeluh bahwa dia tidak diizinkan untuk bertemu dengan Suu Kyi, yang telah ditahan sejak kudeta. Meskipun dia mengatakan Suu Kyi dalam keadaan sehat saat penampilan pengadilan terakhirnya, melalui tautan video pada 1 Maret.

Adapun semenjak ditetapkannya darurat militer, empat kota besar di Myanmar termasuk Yangon untuk sementara tak bisa mengakses jaringan internet. Pihak berwenang bahkan membatasi akses internet setiap malam dalam beberapa minggu ke depan.

Berdasarkan laporan NetBlock Internet Observatory, semenjak kudeta Myanmar berlangsung layanan internet dilaporkan terganggu. Meski ada jaringan data seluler namun akses internet tetap offline selama beberapa hari terakhir. 

Confirmed: Fixed-line (wifi) internet connectivity has been restored in #Myanmar from 6:30 am local time after the 30th night of recurring post-coup shutdowns 📈

However, network data show mobile internet remains disconnected for a second day 📵

📰 https://t.co/Jgc20OBk27 pic.twitter.com/e5eBeaIHTT

— NetBlocks (@netblocks) March 16, 2021

Diberitakan sebelumnya, Minggu 14 Maret jadi hari paling berdarah sepanjang unjuk rasa antikudeta militer Myanmar. Menurut kelompok pemantau Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) ada lebih dari 120 orang tewas setelah bentrokan pasukan militer dengan massa pengunjuk rasa anti-kudeta. 

Para pengunjuk rasa yang menuntut pembebasan Suu Kyi dan pemulihan demokrasi telah turun ke jalan di seluruh Myanmar setiap hari selama sekitar enam minggu meskipun upaya junta semakin kuat untuk memadamkan perbedaan pendapat.

Kudeta Myanmar. Redaksi VOI terus memantau situasi politik di salah satu negara anggota ASEAN itu. Korban dari warga sipil terus berjatuhan. Pembaca bisa mengikuti berita seputar kudeta militer Myanmar dengan mengetuk tautan ini.