Diam-diam Ketemu Rezim Militer, China Minta Jaringan Pipa Migas Miliknya di Myanmar Dilindungi
Tangkapan layar pembangunan jaringan pipa migas di Myanmar. (YouTube/VOA News)

Bagikan:

JAKARTA - Sebuah dokumen yang memuat informasi pertemuan rahasia antara delegasi China dengan rezim militer Myanmar, bocor dan beredar sejak akhir pekan lalu. 

Dokumen yang berpotensi membuat sentimen anti-China semakin meningkat, setelah sebelumnya pengunjuk rasa anti kudeta militer kecewa dengan veto China di Sidang Dewan Keamanan PBB dan isu seputar bantuan China untuk rezim militer Myanmar.

Dalam dokumen yang beredar disebutkan, Direktur Jenderal Departemen Urusan Keamanan Eksternal di bawah Kementerian Luar Negeri China Bai Tian, meminta rezim militer untuk menjamin keamanan jaringan pipa minyak dan gas alam (Migas) milik China di Myanmar, menyusul munculnya sentimen anti-China, seperti melansir The Irrawaddy.

Proyek ini mencakup hampir 800 kilometer, terdiri dari jaringan pipa kembar yang berjalan paralel dari pelabuhan Kyaukphyu di Negara Bagian Rakhine di Teluk Benggala, melalui wilayah Magwe dan Mandalay dan Negara Bagian Shan bagian utara sebelum memasuki China.

gas china
Tangkapan layar pembangunan jaringan pipa migas China di Myanmar. (YouTube/VOA News))

Beijing mengharapkan Myanmar untuk memberlakukan langkah-langkah keamanan yang lebih baik untuk proyek pipa, sebab itu adalah bagian penting dari kampanye ekonomi China, Belt and Road Initiative (BRI) di Myanmar, menurut dokumen yang bocor.

Kerusakan apa pun pada pipa minyak dan gas akan menyebabkan kerugian besar bagi kedua negara, juga merusak kepercayaan dalam investasi asing, Bai memperingatkan.

Dikembangkan oleh China National Petroleum Corporation (CNPC) milik negara, pemegang saham utama, proyek tersebut telah menjadi perdebatan sejak 2013, memprovokasi oposisi di antara masyarakat dan organisasi lingkungan. 

Perjanjian untuk proyek tersebut ditandatangani di bawah rezim militer pada tahun 2008. Perusahaan mengatakan pipa minyak mentah dirancang untuk mengangkut 22 juta ton per tahun, sedangkan pipa gas alam dirancang untuk mengangkut 12 miliar meter kubik gas.

Dokumen tersebut mengungkapkan, bahwa sekretaris tetap Kementerian Luar Negeri Myanmar tidak dapat menghadiri pertemuan tersebut, karena menerima pemberitahuan hanya empat jam sebelumnya. 

Dokumen tersebut juga mengungkapkan bahwa China berharap rezim militer akan menekan media Myanmar, untuk mengurangi keraguannya terhadap China. Bai mengatakan, rezim harus mengekang media untuk hanya menulis tentang China dengan cara yang positif.

Selain itu, direktur jenderal mengatakan, 'Kritik tentang pipa gas tidak boleh dibiarkan, karena ini penting untuk pembangunan sosial ekonomi Myanmar. Organisasi yang relevan harus mengontrol berita palsu yang berkaitan dengan proyek'.

pipa gas china
Peta pipa gas China di Myanmar. (Sumber: wikispooks.com)

Dampak dari bocor dan beredarnya dokumen ini, rezim militer Myanmar tahan dua pejabat Kementerian Luar Negeri, pada Selasa 9 Maret. Seorang saksi mata mengatakan, asisten direktur menteri, U Chan Aye, diambil dari gedung oleh enam petugas berpakaian preman pada Selasa pagi.

"Ketika dia masuk ke mobil, mereka memasang tudung di kepalanya," kata seorang saksi mata, melansir The Irrawaddy.

"Asisten direktur lainnya, U Soe Thu Ra, juga dilaporkan ditahan pada malam harinya. Dia diduga merekam notulen itu selama pertemuan dengan perwakilan Tiongkok," sambung sumber tersebut.

Keluarga kedua pria itu mengatakan mereka diperlakukan dengan baik dan masih diinterogasi.

Bulan lalu, Duta Besar (Dubes) China untuk Myanmar Chen Hai mengatakan, situasi yang terjadi di Myanmar saat ini, sama sekali tidak seperti yang diharapkan oleh China. Ini dikatakannya, di tengah meningkatnya sentimen anti-China yang diikuti dengan unjuk rasa di depan Kedutaan Besar China di Yangon, Myanmar. 

Selain itu, Dubes China mengatakan, Beijing tidak diberitahu rencana kudeta militer Myanmar. Diketahui, Pemimpin Militer Myanmar sekaligus pemimpin kudeta militer Jenderal Min Aung Hlaing bertemu dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi, hanya 20 hari sebelum melancarkan kudeta dan menahan Aung San Suu Kyi serta Presiden U Win Myint.

"China berharap semua pihak di Myanmar dapat menangani masalah saat ini melalui dialog dan konsultasi dengan baik, membawa kembali jalurnya secepatnya," kata Duta Besar Chen, melansir The Irrawaddy.

Lebih jauh ia mengatakan, Beijing ingin segalanya berjalan baik bagi Myanmar yang merupakan tetangga di selatan China, daripada melihatnya menjadi tidak stabil atau bahkan jatuh dalam kekacauan.

"Liga Nasional untuk Demokrasi (LDP - pimpinan Aung San Suu Kyi yang dikudeta militer Myanmar) dan Tatmadaw (militer Myanmar) memelihara hubungan persahabatan dengan China," sambung duta besar itu.

Kudeta Myanmar. Redaksi VOI terus memantau situasi politik di salah satu negara anggota ASEAN itu. Korban dari warga sipil terus berjatuhan. Pembaca bisa mengikuti berita seputar kudeta militer Myanmar dengan mengetuk tautan ini.