Perdana Menteri Australia Kritik X atas Penolakan Menghapus Konten Terkait Penusukan Uskup

JAKARTA - Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, menggambarkan sebagai "luar biasa" pada  Senin 22 April, atas keputusan  platform  X untuk menantang di pengadilan perintah regulator siber negara untuk menghapus beberapa kiriman tentang penusukan seorang uskup di Sydney.

Polisi telah menuduh seorang remaja berusia 16 tahun dengan tuduhan terorisme dalam serangan terhadap seorang uskup gereja Asyur, Mar Mari Emmanuel, pada  Senin lalu. Video online menunjukkan penyerang, yang dihalangi oleh jemaat, berteriak pada uskup karena menghina Islam.

Albanese mengkritik siaran gambar-gambar kekerasan dan mengatakan beberapa konten media sosial di X memperparah rasa sakit banyak orang.

"Saya merasa luar biasa bahwa X memilih untuk tidak patuh dan mencoba untuk membela kasus mereka," kata Albanese dalam konferensi pers. Ia  menambahkan bahwa respons X terhadap perintah oleh sebuah panel pemerintah bertentangan dengan itu dari penyedia media sosial lainnya.

"Ini bukan tentang kebebasan berekspresi," kata Albanese. "Ini tentang implikasi berbahaya yang dapat terjadi ketika hal-hal yang hanya tidak benar ... direplikasi dan digunakan sebagai senjata untuk menyebabkan perpecahan."

“Dalam kasus ini, promosi pernyataan negatif memiliki potensi untuk memperburuk situasi yang sangat sulit,” tambahnya.

Panel Australia, yang dikenal sebagai Komisioner eSafety, berusaha untuk menghapus konten online yang berbahaya. Mereka telah memerintahkan X untuk menghapus kiriman tertentu yang "mengomentari secara publik" serangan tersebut.

Tetapi X menanggapi bahwa kiriman-kiriman tersebut tidak melanggar aturan-aturannya tentang pidato kekerasan, menambahkan bahwa regulator tidak memiliki kewenangan untuk mendikte konten yang bisa dilihat penggunanya secara global, suatu pendekatan yang mereka bersumpah akan menantang di pengadilan karena dianggap "ilegal dan berbahaya".

"Komisaris sensor Australia meminta larangan konten global!" kata  Elon Musk,  pemilik X.

Beberapa anggota parlemen telah mengkritik media sosial karena tidak melakukan cukup usaha untuk menghapus informasi yang salah tentang penusukan tersebut.

Tahun lalu, regulator mengatakan bahwa X telah menjadi platform teratas di Australia untuk kebencian online sejak Musk menghapus larangan pada sekitar 62.000 akun yang dilaporkan.