JAKARTA - Pemerintah Australia mengumumkan pada Jumat 9 Mei bahwa mereka akan mengadakan penyelidikan parlemen untuk meneliti dampak negatif dari platform media sosial. Mereka mengatakan bahwa platform-platform tersebut memiliki jangkauan dan kontrol yang signifikan terhadap apa yang dilihat oleh warga Australia secara online, dan hampir tidak ada pengawasan yang memadai.
Pemerintah Australia telah mengkritik platform media sosial karena lambat dalam menghapus kiriman-kiriman yang mengandung kekerasan dan menuntut lebih banyak pengawasan atas konten yang diposting di Facebook milik Meta, TikTok milik ByteDance, dan X milik Elon Musk.
"Di sejumlah masalah, baik itu masalah kekerasan dalam rumah tangga, maupun radikalisasi anak-anak muda kita, di berbagai area, sesuatu yang terus muncul berulang kali adalah peran media sosial," kata Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, kepada para wartawan.
"Pada prinsipnya, (mereka) bisa sangat positif tetapi juga dapat memiliki pengaruh negatif yang ada di sana," tambahnya.
Pemerintahan Partai Buruh yang dipimpin Albanese sudah terlibat dalam pertempuran hukum dengan X milik Elon Musk terkait perintah regulasi yang meminta platform tersebut untuk menghapus video serangan penusukan terhadap uskup Gereja Asyur di Sydney bulan lalu.
X mengatakan telah memblokir kiriman-kiriman tersebut untuk pengguna Australia, tetapi Komisioner Keamanan e-Australia mengatakan kontennya seharusnya dihapus untuk semua pengguna di seluruh dunia karena menunjukkan kekerasan eksplisit. Musk telah memposting meme yang mengkritik Albanese, menggambarkan keputusan pemerintah sebagai sensor.
BACA JUGA:
Komite seleksi bersama parlemen juga akan memeriksa keputusan Meta untuk menarik diri dari pembayaran berita di Australia. Sementara Meta menolak berkomentar tentang penyelidikan ini.
Menteri Komunikasi Australia, Michelle Rowland, mengatakan bahwa Parlemen perlu memahami bagaimana perusahaan media sosial "menaik-turunkan konten yang mendukung demokrasi yang sehat, serta konten anti-sosial yang merusak keselamatan publik."
"Penyelidikan ini akan memberikan kesempatan dan sumber daya bagi anggota parlemen untuk memeriksa dengan cermat perusahaan-perusahaan ini dan memberikan rekomendasi tentang bagaimana kita bisa membuat platform-platform ini bertanggung jawab atas keputusan mereka," kata Rowland.
Pemerintah Australia mengatakan masih menentukan syarat dan cakupan penyelidikan ini dan tidak menyebutkan siapa yang akan diminta untuk memberikan kesaksian. Beberapa penyelidikan parlemen Australia memiliki kekuatan untuk memanggil individu-individu untuk diperiksa dalam rapat.
