JAKARTA - Pengadilan Australia pada Senin 13 Mei, menolak upaya regulator keselamatan cyber Australia untuk memperpanjang perintah sementara bagi X yang dimiliki Elon Musk untuk memblokir video penusukan seorang uskup gereja Asyur, yang oleh otoritas disebut sebagai serangan teroris.
Hakim Pengadilan Federal, Geoffrey Kennett, mengatakan bahwa permohonan untuk memperpanjang injungsi yang diberikan bulan lalu telah ditolak. Alasannya akan dirilis nanti, kata hakim itu selama persidangan singkat.
Permasalahan ini telah terdaftar untuk persidangan pada hari Rabu.
Perseteruan hukum ini telah memicu pertukaran pendapat sengit antara Musk dan pejabat senior Australia termasuk Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, yang menyebut Musk "seorang miliarder sombong" karena keberatannya untuk menarik video tersebut. Musk telah memposting meme yang mengkritik perintah regulasi, menggambarkannya sebagai sensor.
Padahal platform lain, seperti Meta, cepat menarik konten ketika diminta.
Pengadilan Federal, pengadilan tertinggi kedua di Australia, bulan lalu menguatkan perintah Komisioner eSafety yang meminta X, untuk menarik 65 postingan yang berisi rekaman uskup itu ditusuk saat memberikan khotbah di Sydney pada 15 April, dengan alasan menunjukkan kekerasan eksplisit. Seorang remaja berusia 16 tahun telah didakwa dengan tuduhan terorisme atas serangan yang diduga itu.
BACA JUGA:
Pengguna Australia telah diblokir untuk melihat postingan tersebut tetapi X telah menolak untuk menghapusnya secara global dengan alasan bahwa aturan satu negara tidak boleh mengendalikan internet di seluruh dunia.
Regulator mengatakan kepada pengadilan pekan lalu bahwa geo-blokir Australia, solusi yang ditawarkan X, tidak efektif karena seperempat populasi menggunakan jaringan pribadi virtual (VPN) yang menyamarkan lokasi mereka.
Pekan lalu, pemerintahan tengah-kiri Albanese mengumumkan akan mengadakan penyelidikan parlementer untuk meneliti dampak negatif media sosial, dengan mengatakan bahwa media sosial memiliki pengaruh besar terhadap apa yang dilihat oleh warga Australia secara online, dengan hampir tidak ada pengawasan yang memadai.
