TikTok Resmi Kuasai Pusat Data Terbesarnya untuk Eropa di Norwegia

JAKARTA - TikTok telah mengambil alih fasilitas di Norwegia yang dibangun oleh grup pusat data Green Mountain AS, yang akan menjadi pusat data terbesar perusahaan media sosial tersebut di Eropa. Ini dilakukan, seiring upayanya untuk menyimpan data yang dihasilkan di wilayah tersebut secara lokal.

Perusahaan yang dimiliki oleh Bytedance, yang berbasis di China, telah berusaha mengatasi kekhawatiran apakah pemerintah China dapat mengakses data warga Eropa yang menggunakan TikTok.

Beberapa negara, Parlemen Eropa, Komisi Eropa, dan pihak lain telah melarang TikTok dari ponsel karyawan mereka karena kekhawatiran tersebut.

"Kami memahami skeptisisme tersebut. Dan itulah mengapa kami tidak hanya melakukan langkah menempatkan data di Eropa, membangun penghalang digital di sekitarnya," kata Theo Bertram, Wakil Presiden Hubungan Pemerintah dan Kebijakan Publik TikTok dikutip VOI dari kepada Reuters.

"Kami mengambil langkah ekstra dengan mengatakan bahwa kami tahu Anda skeptis terhadap kami, dan oleh karena itu kami sadar kami harus memperoleh kepercayaan itu," ujarnya.

TikTok pada Maret meluncurkan proyek keamanan data bernama Proyek Clover untuk membangun pusat data dan menyimpan data pengguna Eropa secara lokal.

Pusat data Norwegia akan berada di kota Hamar di mana TikTok akan menyimpan data yang tersebar di tiga bangunan, dan fase pertama akan mulai beroperasi mulai musim panas mendatang.

Pusat data Norwegia ini akan beroperasi sepenuhnya dengan energi terbarukan dan menghasilkan panas yang dapat digunakan kembali. TikTok mengatakan penyedia pihak ketiga sedang berbicara dengan berbagai industri dan lembaga penelitian untuk proyek potensial yang dapat diuntungkan dari tingkat penggunaan kembali panas ini.

TikTok mengatakan berencana untuk mengeluarkan 12 miliar euro (Rp203,3 triliun) selama 10 tahun ke depan untuk Proyek Clover. Sebelumnya, perusahaan ini telah mengumumkan rencana untuk mengeluarkan 1,2 miliar euro (20,3  triliun) setiap tahun.

Dana tersebut akan mencakup biaya pembangunan tiga pusat data, implementasi teknologi peningkatan privasi, dan untuk mempekerjakan perusahaan keamanan cyber Inggris, NCC, untuk mengaudit kontrol data mereka dan memberikan verifikasi independen.

"Salah satu hal dalam kontrak dengan NCC adalah mereka dapat pergi dan berbicara dengan otoritas perlindungan data, berbicara dengan organisasi keamanan siber nasional, tanpa kita terlibat," kata Bertram.