JAKARTA - Kota Cheongju di Korea Selatan, ibu kota Provinsi Chungcheong Utara, telah menyatakan niatnya untuk mulai menyita kripto dari wajib pajak lokal yang ingkar pajak.
Administrasi Cheongju telah meminta tujuh bursa kripto Korea Selatan untuk menyelidiki kepemilikan ribuan penghindar pajak, menurut laporan dari agensi berita lokal Yonhap pada 22 Agustus.
Otoritas kota dilaporkan telah memerintahkan platform perdagangan seperti Upbit dan Bithumb untuk menyelidiki aset kripto dari 8.520 pengguna yang memiliki tunggakan pajak lokal setidaknya 1 juta won (Rp11,3 juta). Setelah penyelidikan, otoritas Cheongju berencana untuk menyita kripto dari para penghindar pajak.
Menurut administrasi kota, kripto semakin banyak digunakan sebagai alat untuk menyembunyikan kepemilikan di Korea Selatan. Pendekatan inisiatif terbaru ini bertujuan untuk memastikan bahwa penduduk Korea Selatan yang menghindari tanggung jawab pajak mereka dipertanggungjawabkan. Upbit dan Bithumb belum memberikan tanggapan kepada permintaan komentar dari Cointelegraph.
Pada tahun 2022, administrasi Cheongju dilaporkan berhasil mengumpulkan pajak yang telat dari 17 individu setelah mendapatkan detail kepemilikan kripto dari sekitar 16.000 investor kripto. Kota ini berhasil mengumpulkan total 68 juta won (Rp770,4 juta).
BACA JUGA:
Pengambilalihan kripto terkait pajak telah meningkat di Korea Selatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022 dan 2021 digabungkan, pemerintah Korea Selatan menyita hingga 260 miliar won (Rp2,7 triliun) dalam bentuk kripto dari penghindar pajak. Pada tahun 2021, administrasi kota Seoul, ibu kota Korea Selatan, menyita kripto senilai 25 miliar won (Rp332,3 miliar) dari individu dan kepala perusahaan.
Pengambilalihan ini muncul setelah pemerintah Korea Selatan memberlakukan undang-undang yang memungkinkan regulator menyita kripto seperti Bitcoin dari penghindar pajak pada tahun 2021.
Korea Selatan bukan satu-satunya negara yang menyita kripto dari penghindar pajak. Pada tahun lalu, otoritas pajak Argentina menyita lebih dari 1.000 dompet kripto yang terhubung dengan wajib pajak yang ingkar di negara tersebut. Internal Revenue Service (IRS) Amerika Serikat juga melakukan pengambilalihan kripto dari penghindar pajak, menurut Robert Wearing, kepala dewan penasihat asosiasi wakil kepala staf IRS.