JAKARTA - Pemerintah Kanada pada Jumat 18 Agustus menuntut agar Meta Platform Inc., menghapus larangan "sembrono" terhadap berita domestik dari platformnya untuk memungkinkan orang berbagi informasi tentang kebakaran hutan di bagian barat negara tersebut.
Meta mulai memblokir berita di platform Facebook dan Instagram-nya bagi semua pengguna di Kanada bulan ini sebagai tanggapan terhadap undang-undang baru yang mengharuskan raksasa internet itu membayar untuk artikel berita yang ditampilkan.
Beberapa orang yang melarikan diri dari kebakaran hutan di kota terpencil utara Yellowknife telah mengeluh kepada media dalam negeri bahwa larangan tersebut mencegah mereka berbagi data penting tentang kebakaran.
"Pilihan sembrono Meta untuk memblokir berita ... merugikan akses terhadap informasi penting di Facebook dan Instagram," kata Menteri Kebudayaan Pascale St-Onge dalam sebuah pos di media sosial.
"Kami memanggil mereka untuk mengaktifkan kembali berbagi berita hari ini demi keselamatan orang Kanada yang menghadapi darurat ini. Kami membutuhkan lebih banyak berita saat ini, bukan lebih sedikit," ujarnya.
Menteri Transportasi Pablo Rodriguez sebelumnya mengatakan bahwa larangan tersebut berarti orang tidak memiliki akses terhadap informasi penting.
BACA JUGA:
Chris Bittle, seorang legislator dari Partai Liberal yang berkuasa, mengeluh pada Kamis 17 Agustus bahwa "tindakan Meta untuk memblokir berita adalah tindakan sembrono dan tidak bertanggung jawab."
Ollie Williams, yang menjalankan stasiun radio digital Cabin Radio di Yellowknife, mengatakan kepada Canadian Broadcasting Corp., bahwa orang-orang mengunggah tangkapan layar informasi di Facebook karena mereka tidak dapat berbagi tautan ke umpan berita.
Sebagai respons, juru bicara Meta mengatakan melalui email bahwa perusahaan telah mengaktifkan fitur "Safety Check" di Facebook yang memungkinkan pengguna menyebarkan informasi bahwa mereka aman setelah bencana alam atau krisis.
"Warga Kanada dapat menggunakan Facebook dan Instagram untuk mengakses konten dari lembaga pemerintah resmi, layanan darurat, dan organisasi non-pemerintah," tambah juru bicara tersebut dikutip Reuters.
Meta mengatakan pengguna tidak datang ke platformnya untuk berita dan memaksa perusahaan untuk membayar konten yang dibagikan di platformnya tidak dapat dipertahankan untuk bisnisnya.