Republik Afrika Tengah Optimistis dengan Adopsi Bitcoin, IMF Proyeksikan Pemulihan Ekonomi

JAKARTA - Republik Afrika Tengah (RAT) mendapat optimisme dari Dana Moneter Internasional (IMF) setahun setelah mengadopsi Bitcoin (BTC). Pandangan positif IMF mencerminkan prospek ekonomi negara tersebut dan dampak dari adopsi mata uang kripto terkemuka ini.

IMF menerbitkan laporan yang menyatakan pandangan yang lebih positif terhadap prospek ekonomi negara tersebut untuk tahun 2023. Laporan tersebut menunjukkan adanya pemulihan yang diproyeksikan dalam pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 2,2%, yang disebabkan oleh faktor seperti efek dasar dan penyesuaian kebijakan yang mengarah pada peningkatan pasokan bahan bakar. IMF juga memperkirakan tingkat inflasi rata-rata sebesar 6,3% untuk tahun 2023.

Menurut dokumen IMF, utang publik yang diproyeksikan RAT diperkirakan akan tetap berkelanjutan. Namun, laporan tersebut menyoroti adanya risiko likuiditas yang signifikan, sebagaimana diindikasikan oleh indikator utang yang relevan. Risiko-risiko ini muncul dari potensi kekurangan dukungan donor dan tantangan dalam mengakses pasar domestik dan regional.

RAT membuat sejarah dengan menjadi negara kedua di dunia setelah El Salvador yang mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah. Meskipun merupakan salah satu negara termiskin di dunia, RAT memanfaatkan potensi Bitcoin untuk mengubah infrastruktur keuangan dan meningkatkan prospek ekonominya.

Setelah persetujuan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah di RAT, pemerintah tidak membuang waktu untuk mempersiapkan integrasi mata uang digital. Presiden RAT, Faustin-Archange Touadera, mengungkapkan inisiatif yang disebut Proyek Sango, yang menandai masuknya negara tersebut ke dunia mata uang kripto.

 Dilaporkan Cointelegraph, Pada Desember 2022, RAT mengumumkan penundaan dalam pencatatan Sango Coin di bursa kripto. Keputusan ini disebabkan oleh kondisi pasar yang berlaku dan pertimbangan pemasaran. Pada tanggal 31 Maret, organisasi di balik Sango Coin mengumumkan penundaan lebih lanjut "hanya beberapa minggu," dengan alasan hambatan hukum dan regulasi.

Pada Januari 2023, Proyek Sango mengungkapkan bahwa sebuah tim tugas pemerintah sedang aktif dalam mengusahakan perubahan hukum untuk memungkinkan integrasi yang lancar dari mata uang kripto tersebut.