JAKARTA - Pemerintahan Presiden AS Joe Biden berencana untuk mempelajari penggunaan teknologi oleh perusahaan dalam memantau dan mengelola pekerja yang, menurut mereka, semakin umum dan dapat menyebabkan "risiko serius bagi pekerja."
Kantor Kebijakan Sains dan Teknologi Gedung Putih (OSTP), dalam sebuah posting blog, meminta komentar dari para pekerja tentang pengalaman mereka dengan teknologi pemantauan, dan meminta pengusaha dan vendor perangkat lunak bagaimana mereka mengembangkan dan menggunakannya.
"Sementara teknologi ini dapat bermanfaat bagi pekerja dan pengusaha dalam beberapa kasus, teknologi ini juga dapat menciptakan risiko serius bagi pekerja," kata OSTP, dikutip Reuters.
BACA JUGA:
"Pemantauan percakapan dapat mencegah pekerja untuk mengambil hak mereka untuk mengorganisir dan melakukan negosiasi bersama dengan majikan mereka. Dan, ketika dipasangkan dengan keputusan majikan tentang gaji, disiplin, dan promosi, maka pemantauan otomatis dapat menyebabkan pekerja diperlakukan berbeda atau didiskriminasi," ungkap OSTP.
Advokat telah kritis selama bertahun-tahun tentang bagaimana perusahaan menggunakan teknologi seperti ini, mengatakan bahwa hal itu dapat melanggar privasi pekerja, menghambat aktivitas serikat pekerja dan memungkinkan diskriminasi.
Pemerintahan Biden telah membuat masalah tenaga kerja sebagai pusat kebijakan ekonominya setelah bertahun-tahun upah gagal mengimbangi inflasi pada kebutuhan dasar seperti perumahan.