JAKARTA – Raksasa teknologi asal China, Huawei, baru-baru ini mulai diselidiki oleh pihak berwenang di Amerika Serikat. Padahal pada 2019, ketika Donald Trump masih menjabat presiden AS, Huawei telah diblokir pemerintah Trump.
Pada masa pemerintahan Joe Biden belakangan pihak berwenang mulai menyelidiri perusahaan raksasa teknologi Huawei. Pasalnya, pemerintah AS khawatir Huawei digunakan untuk mengirim informasi rahasia ke pemerintah China.
Selain itu, mereka juga menghindari supaya menara seluler AS yang lokasinya dekat dengan pangkalan militer tidak dilengkapi dengan perangkat Huawei. Pemerintah AS tidak ingin perusahaan asal China tersebut mengambil informasi rahasia terkait kesiapan militer AS, sebagaimana dilaporkan Reuters.
Pada tahun 2019, Huawei telah menjadi korban perang teknologi antara presiden AS saat itu, Donald Trump, dengan Beijing. AS menuding perusahaan teknologi tersebut digunakan untuk memata-matai warga Amerika. Kemudian, Huawei dimasukkan ke daftar hitam perdagangan AS. Ini membuat Huawei terputus dari lingkungan bisnis teknologi, di mana sejumlah perusahaan AS seperti Google cs dilarang digunakan oleh Huawei dalam perangkatnya.
Namun, hingga saat ini tudingan AS terkait Huawei digunakan untuk spionase belum terbukti. Kendati begitu, Huawei yang sudah membentuk ekosistemnya itu akhirnya merancang sistem operasi sendiri, HarmonyOS, dan bekerja sama dengan perusahaan teknologi non-Amerika untuk menggantikan sejumlah fitur penting dalam perangkatnya, seperti Google Maps yang diganti dengan Petal Search.
Informasi saja, sebelumnya Huawei secara resmi mengumumkan akan meluncurkan sistem operasi HarmonyOS versi ketiga pada 27 Juli 2022 ini. Informasi tersebut disampaikan dalam postingan Huawei di media sosial Weibo.
BACA JUGA:
Melansir Sputnik News, Huawei menjadi korban perang perdagangan dan teknologi Presiden Donald Trump dengan Beijing pada tahun 2019 di tengah klaim yang tidak dapat dibuktikan bahwa Republik Rakyat China menggunakan perusahaan swasta untuk memata-matai orang Amerika. Presiden Joe Biden memperketat pembatasan pada akhir 2021 untuk memastikan bahwa produk Huawei tidak dapat digunakan di jaringan telekomunikasi AS.
Untuk itu, pemerintahan Biden melakukan investigasi untuk menetapkan apakah produk Huawei punya kemampuan untuk menangkap data sensitif dari instalasi militer AS atau tidak.
Sebagai informasi, penyelidikan baru-baru ini dilakukan oleh Departemen Perdagangan. Pada masa pemerintahan Trump, badan tersebut sudah punya wewenang untuk melakukan penyelidikan untuk hal-hal semacam itu, berdasarkan perintah eksekutif Trump.
Menurut laporan surat kabar milik Jeff Bezos, The Washington Post, melaporkan bahwa pada bulan Desember Huawei dilaporkan terhubung dengan badan pengawasan China lewat sejumlah fitur penting termasuk identifikasi suara, pemantauan orang, pelacakan pembeli dengan perangkat pengenalan wajah, dan sebagainya.
Menanggapi laporan tersebut, Huawei membantah produknya memiliki kemampuan tersebut. Perusahaan asal China itu menyataka bahwa pihaknya hanya “menyediakan layanan platform cloud yang sesuai dengan standar industri umum.”
