Presiden Joe Biden Tandatangani Perintah Eksekutif Larangan Berinvestasi di Perusahaan China
Presiden Joe Biden. (Twitter/JoeBiden)

Bagikan:

JAKARTA - Presiden Joe Biden menandatangani perintah eksekutif yang berisi larangan entitas Amerika Serikat (AS), untuk berinvestasi di lusinan perusahaan China yang terkait dengan sektor teknologi pertahanan dan pengawasan.

Pejabat senior administrasi pemerintahan Presiden Biden menyebut, Departemen Keuangan akan menegakkan dan memperbarui secara bergulir daftar larangan baru dari sekitar 59 perusahaan, yang melarang pembelian atau penjualan sekuritas yang diperdagangkan secara publik di perusahaan target. Menggantikan daftar sebelumnya dari Departemen Pertahanan.

Perintah tersebut mencegah investasi AS untuk mendukung kompleks industri militer China, serta program penelitian dan pengembangan militer, intelijen, dan keamanan, sebut Presiden Biden dalam perintah tersebut.

"Selain itu, saya menemukan penggunaan teknologi pengawasan China di luar RRC, dan pengembangan atau penggunaan teknologi pengawasan China untuk memfasilitasi penindasan atau pelanggaran hak asasi manusia yang serius, merupakan ancaman yang tidak biasa dan luar biasa," tegas Presiden Joe Biden seperti melansir Reuters Jumat 4 Juni. 

Lembar fakta Gedung Putih tentang perintah itu mengatakan, kebijakan tersebut akan berlaku untuk perusahaan-perusahaan yang terdaftar pada 2 Agustus.

Adapun perusahaan-perusahaan besar China yang termasuk dalam daftar Departemen Pertahanan sebelumnya juga ditempatkan pada daftar yang diperbarui, termasuk Aviation Industry Corp of China, China Mobile Communications Group, China National Offshore Oil Corp, Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd, Huawei Technologies Ltd., dan Semiconductor Manufacturing International Corp.

SMIC adalah kunci dari dorongan nasional China untuk meningkatkan sektor chip domestiknya.

"Kami sepenuhnya berharap dalam beberapa bulan ke depan akan ada penambahan perusahaan ke pembatasan perintah eksekutif yang baru," sebut seorang pejabat senior.

huawei
Kantor Pusat Huawei di Shenzen, China. (Wikimedia Commons/Brücke-Osteuropa)

Sementara, pejabat senior lainnya menuturkan, masuknya perusahaan teknologi pengawasan China memperluas cakupan perintah awal pemerintahan Trump tahun lalu, yang menurut Gedung Putih dirancang dengan ceroboh, membiarkannya terbuka untuk tantangan pengadilan.

Presiden Biden telah meninjau sejumlah aspek kebijakan AS terhadap China, dan pemerintahannya telah memperpanjang tenggat waktu untuk implementasi yang ditetapkan oleh perintah mantan Presiden Donald Trump saat menyusun kerangka kebijakan barunya.

Penandatanganan perintah eksekutif baru ini merupakan bagian dari langkah Presiden Biden untuk melawan China, termasuk memperkuat aliansi AS dan mengejar investasi domestik yang besar untuk meningkatkan daya saing ekonomi Amerika, di tengah hubungan kedua negara yang semakin buruk.

Departemen Keuangan disebut akan memberikan panduan tentang apa arti ruang lingkup teknologi pengawasan, termasuk apakah perusahaan memfasilitasi penindasan atau pelanggaran hak asasi manusia yang serius.

"Kami benar-benar ingin memastikan larangan di masa depan memiliki landasan hukum yang kuat. Jadi, daftar pertama kami benar-benar mencerminkan hal itu," tutur seorang pejabat senior.

Daftar baru ini memberikan sedikit kejutan bagi investor yang ingin melihat apakah mereka perlu melepas lebih banyak lagi saham dan obligasi China. Menurut seorang pejabat senior, investor akan punya waktu untuk "melepaskan" investasi.

Menariknya, beberapa perusahaan yang telah diidentifikasi sebelumnya, seperti Commercial Aircraft Corp of China, yang mempelopori upaya China untuk bersaing dengan Boeing Co dan Airbus, serta dua perusahaan yang telah menantang larangan di pengadilan, Gowin Semiconductor Corp dan Luokung Technology Corp tidak ada dalam daftar ini.

Bulan lalu, seorang hakim menandatangani perintah untuk menghapus pembuat ponsel China, Xiaomi. Perusahaan global ini termasuk dalam atrget pemerintahan Donald Trump karena diduga memiliki hubungan dengan militer China.

Terpisah, mantan pejabat Departemen Keamanan Dalam Negeri Stewart Baker mengatakan, rezim peraturan dan hukum yang mapan di Departemen Keuangan menjadikannya tempat yang lebih baik daripada Departemen Pertahanan untuk menegakkan larangan tersebut.

"Ini mengikuti tradisi yang berkembang dari pemerintahan Biden yang datang dan mengatakan Trump pada prinsipnya benar dan salah dalam eksekusi, dan kami akan memperbaikinya," singkat Baker.