AS Tingkatkan Keamanan Data Warga, Khususnya terhadap Perusahaan Asing

JAKARTA - Pemerintahan Presiden AS Joe Biden mengumumkan upayanya pekan ini untuk menangani kekhawatiran keamanan nasional Amerika Serikat terhadap penanganan data warga AS oleh perusahaan asing.

Menteri Perdagangan Gina Raimondo mengatakan dalam dengar pendapat Senat AS bahwa departemennya sedang bekerja "untuk mengamankan jaringan komunikasi dan teknologi kita, dan kami sekarang sedang merekrut tim untuk melakukan pemantauan, penyelidikan, dan penegakan hukum."

Raimondo mengatakan kepada Reuters setelah dengar pendapat tersebut bahwa "kami merekrut puluhan orang" untuk "mencari perusahaan mana pun yang dapat menimbulkan risiko keamanan berlebihan untuk jaringan atau data kami."

Kekhawatiran tentang TikTok yang dimiliki oleh perusahaan asal China, ByteDance, telah memicu upaya baru di Kongres AS untuk meningkatkan kekuasaan dalam menanganinya atau potensial untuk melarang aplikasi berbagi video pendek yang populer tersebut.

Pada Rabu, 26 April, lembaga-lembaga pemerintahan Biden memberi tahu para senator dalam sesi tertutup yang sebelumnya tidak dilaporkan mengenai "eksploitasi musuh asing terhadap data Amerika dari platform media sosial, broker data, dan perusahaan lainnya," menurut senator Partai Republik, Jerry Moran.

Di bawah Menteri Perdagangan untuk Industri dan Keamanan, Alan Estevez, termasuk di antara mereka yang membahas ancaman rantai pasok teknologi informasi dan komunikasi (ICTS), kata departemen itu.

Sejumlah sekitar 20 senator menghadiri sesi tersebut yang diorganisir oleh Komite Perdagangan, kata pembantu senator.

Bulan lalu, Senator Mark Warner dan John Thune bersama dengan 24 senator lainnya mengusulkan RUU Pembatasan untuk memberikan Departemen Perdagangan kekuasaan baru untuk meninjau atau memblokir berbagai transaksi yang melibatkan perusahaan asing yang menimbulkan risiko keamanan nasional.

"Saya pikir ini adalah prioritas utama dan kita perlu bertindak dengan cepat," kata Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo dalam dengar pendapat Senat pada Rabu tentang upaya legislatif tersebut, yang dikutip Reuters. "Ini bukan hanya satu perusahaan dan ini adalah ancaman yang konstan dan merata, dan kita membutuhkan alat permanen yang didanai dengan baik dan berkeahlian."

Gedung Putih dan Raimondo mendukung RUU Pembatasan. Para kritikus mengatakan bahwa RUU tersebut terlalu luas dan merugikan kebebasan sipil Amerika termasuk lebih dari 150 juta pengguna TikTok AS. TikTok membantah bahwa mereka menggunakan data AS dengan tidak sah.

Raimondo mengatakan departemennya telah aktif dalam menangani ancaman dari China.

"Saya telah menempatkan lebih dari 200 perusahaan asal China dalam daftar entitas selama masa jabatan saya dan kami sedang aktif, terus-menerus menyelidiki ancaman tambahan dan jika dan saat kami berpikir perusahaan perlu dimasukkan dalam daftar, saya tidak akan ragu," katanya.