Banding di Pengadilan, TikTok Bantah Klaim AS tentang Keterkaitan dengan China

JAKARTA - TikTok menyatakan kepada pengadilan banding federal pada hari Kamis bahwa Departemen Kehakiman AS telah salah menyatakan hubungan aplikasi media sosial ini dengan China, dan meminta pengadilan untuk membatalkan undang-undang yang mewajibkan ByteDance, perusahaan induk TikTok yang berbasis di China, untuk menjual aset TikTok di AS atau menghadapi larangan.

TikTok, yang menggugat untuk membatalkan undang-undang tersebut, mengatakan bahwa Departemen Kehakiman telah membuat kesalahan faktual dalam kasus ini. Pengacara departemen itu bulan lalu menyatakan bahwa aplikasi ini menimbulkan risiko keamanan nasional dengan memungkinkan pemerintah China mengumpulkan data warga Amerika dan secara diam-diam memanipulasi konten yang mereka lihat.

TikTok pada  Kamis 15 Agustus menyatakan bahwa tidak ada yang memperdebatkan bahwa mesin rekomendasi konten aplikasi ini dan data pengguna disimpan di AS pada server cloud yang dioperasikan oleh Oracle, dan keputusan moderasi konten yang memengaruhi pengguna di AS dibuat di AS.

Undang-undang yang ditandatangani oleh Presiden Joe Biden pada 24 April memberikan ByteDance waktu hingga 19 Januari untuk menjual TikTok atau menghadapi larangan. Gedung Putih mengatakan ingin melihat kepemilikan berbasis China diakhiri dengan alasan keamanan nasional, tetapi bukan larangan terhadap TikTok.

Pengadilan banding akan mengadakan argumen lisan tentang tantangan hukum ini pada 16 September, yang menempatkan nasib TikTok dalam minggu-minggu terakhir sebelum pemilihan presiden pada 5 November.

TikTok berpendapat bahwa undang-undang tersebut akan mencabut hak kebebasan berbicara perusahaan, menentang klaim Departemen Kehakiman bahwa keputusan kurasi konten aplikasi video pendek tersebut adalah "pidato orang asing" dan tidak dilindungi oleh Konstitusi AS.

"Menurut logika pemerintah, sebuah surat kabar AS yang mempublikasikan kembali konten dari publikasi asing - Reuters, misalnya - tidak akan mendapatkan perlindungan konstitusional," kata perusahaan tersebut.

Undang-undang tersebut melarang toko aplikasi seperti Apple dan Google Alphabet untuk menawarkan TikTok dan melarang layanan hosting internet mendukung TikTok kecuali aplikasi tersebut dilepaskan oleh ByteDance.

Didorong oleh kekhawatiran di kalangan anggota parlemen AS bahwa China dapat mengakses data tentang warga Amerika atau memata-matai mereka dengan aplikasi tersebut, Kongres secara besar-besaran mengesahkan tindakan ini hanya beberapa minggu setelah diperkenalkan.