JAKARTA - TikTok dan perusahaan induknya, ByteDance, mengajukan permohonan kepada pengadilan banding AS pada Senin 5 Agustus untuk menolak permintaan Departemen Kehakiman (DOJ) yang ingin mengajukan sebagian dari kasus hukum secara rahasia. Permintaan ini berkaitan dengan undang-undang yang berusaha memaksa divestasi aset TikTok di AS sebelum 19 Januari atau menerapkan larangan.
Departemen Kehakiman (Department of Justice) meminta persetujuan pengadilan untuk "mengajukan lebih dari 15% dari memori mereka dan 30% dari bukti mereka secara rahasia," kata ByteDance dan TikTok. Jika mereka "tidak dapat meninjau bukti pemerintah," mereka menyatakan, "mereka tidak akan dapat membantah argumen yang faktual tidak benar -- apalagi menjelaskan kepada pengadilan mengapa argumen dan bukti pemerintah tidak memadai secara hukum."
TikTok mengatakan jika pengadilan tidak setuju untuk menolak bukti tersebut, pengadilan harus menunjuk hakim pengadilan distrik sebagai pengawas khusus "untuk menilai isi pengajuan yang diklasifikasikan dan kebutuhan pemerintah akan kerahasiaan."
BACA JUGA:
Departemen Kehakiman, yang tidak segera memberikan komentar, bulan lalu meminta Pengadilan Banding AS untuk Distrik Columbia untuk mendukung undang-undang yang disahkan pada bulan April. Departemen juga mengajukan dokumen rahasia ke pengadilan yang merinci kekhawatiran keamanan tambahan mengenai kepemilikan ByteDance atas TikTok, serta pernyataan lebih luas dari FBI, Kantor Direktur Intelijen Nasional, dan Divisi Keamanan Nasional DOJ. Namun, TikTok ingin pengadilan menolak pengajuan rahasia tersebut.
Departemen Kehakiman berargumen bahwa TikTok di bawah kepemilikan China menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan nasional karena aksesnya terhadap data pribadi yang luas dari warga Amerika, dengan menyatakan bahwa China dapat secara diam-diam memanipulasi informasi yang dikonsumsi oleh orang Amerika melalui TikTok.
Administrasi Joe Biden meminta pengadilan untuk menolak gugatan dari TikTok, ByteDance, dan sekelompok pembuat konten TikTok yang berusaha memblokir undang-undang yang dapat melarang aplikasi yang digunakan oleh 170 juta orang Amerika