Pengadilan Banding AS Bahas Potensi Larangan TikTok 16 September

JAKARTA - Pengadilan banding AS pada  Senin 17 Juni mengumumkan akan mengadakan sidang argumen lisan pada 16 September mengenai tantangan hukum terhadap undang-undang baru yang mengharuskan ByteDance yang berbasis di China untuk melepaskan aset TikTok di AS sebelum 19 Januari atau menghadapi larangan.

Pada 14 Mei, sekelompok kreator TikTok mengajukan gugatan untuk memblokir undang-undang yang dapat melarang aplikasi yang digunakan oleh 170 juta orang Amerika, dengan alasan bahwa aplikasi tersebut telah memiliki "pengaruh mendalam pada kehidupan Amerika." TikTok dan perusahaan induknya, ByteDance, sebelumnya mengajukan gugatan serupa.

Sidang di Pengadilan Banding AS untuk Distrik Columbia ini akan menempatkan nasib TikTok di tengah-tengah minggu-minggu terakhir pemilihan presiden 2024. Awal bulan ini, kandidat presiden dari Partai Republik, Donald Trump, bergabung dengan TikTok dan menyatakan kekhawatiran tentang potensi larangan tersebut.

Kreator, TikTok, dan ByteDance harus mengajukan brif hukum sebelum  Kamis, 20 Juni dan Departemen Kehakiman sebelum 26 Juli, dengan brif tanggapan yang harus diajukan sebelum 15 Agustus. TikTok dan Departemen Kehakiman mencari keputusan sebelum 6 Desember untuk meminta peninjauan dari Mahkamah Agung jika diperlukan.

Gugatan ketiga diajukan pada 6 Juni oleh Liberty Justice Center, yang mewakili BASED Politics Inc., sebuah grup konservatif yang memposting video di TikTok.

Ditandatangani oleh Presiden Joe Biden pada 24 April, undang-undang tersebut memberikan waktu kepada ByteDance hingga 19 Januari untuk menjual TikTok atau menghadapi larangan. Gedung Putih mengatakan pihaknya ingin mengakhiri kepemilikan yang berbasis di China dengan alasan keamanan nasional, tetapi tidak melarang TikTok.

Undang-undang ini melarang toko aplikasi seperti Apple dan Google dari Alphabet untuk menawarkan TikTok dan melarang layanan hosting internet mendukung TikTok kecuali jika dijual oleh ByteDance. Didorong oleh kekhawatiran di kalangan anggota parlemen AS bahwa China dapat mengakses data orang Amerika atau memata-matai mereka dengan aplikasi tersebut, tindakan ini disahkan dengan suara mayoritas di Kongres hanya beberapa minggu setelah diperkenalkan.