Bagikan:

JAKARTA - National Public Radio (NPR) tidak akan lagi mengirimkan konten ke 52 akun Twitter resminya sebagai protes terhadap label yang diberikan oleh platform media sosial tersebut yang menyiratkan keterlibatan pemerintah dalam konten editorial organisasi media AS tersebut.

NPR atau National Public Radio adalah organisasi media publik yang berbasis di Amerika Serikat. NPR didirikan pada tahun 1970.

NPR mengatakan pada Rabu 12 April bahwa Twitter menolak permintaan berulangnya untuk menghapus label yang tidak akurat yaitu "media yang berafiliasi dengan pemerintah", yang sekarang diubah menjadi "media yang didanai oleh pemerintah", yang tidak mencerminkan struktur pengelolaan media publik NPR dengan benar.

Broadcaster asal Inggris, BBC, juga mengkritik label terbaru tersebut, mengatakan bahwa label tersebut menyesatkan.

"Jika kami melanjutkan penggunaan Twitter, setiap kiriman akan diberi label yang menyesatkan tersebut," kata NPR, seperti dikutip Reuters.

Dalam wawancara dengan BBC, pemilik Twitter yang merupakan miliarder, Elon Musk, mengatakan pada Rabu lalu bahwa perusahaan sedang berusaha untuk menjadi "akurat" dan akan mempertimbangkan untuk mengubah label tersebut.

"Tujuan kami hanyalah menjadi seakurat dan sebenarnya mungkin... Kami akan mengubah label menjadi 'didanai secara publik' yang mungkin tidak terlalu kontroversial," kata Musk.

NPR mengatakan akan tetap aktif di platform media sosial lainnya, dan sedang mengkaji kemungkinan untuk memperluas ke platform pihak ketiga yang baru muncul.

Twitter belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar dari Reuters.

Musk juga mengatakan dalam wawancara tersebut bahwa Twitter "secara kasar mencapai titik impas" karena banyak pengiklan yang sebelumnya menghentikan pengeluaran iklan di platform mikroblogging tersebut sejak diambil alih tahun lalu telah kembali beriklan.