Trump Ngamuk Ada Kecurangan di Pilpres AS, Bagaimana Faktanya?

JAKARTA - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengamuk di akun media sosial Twitter miliknya. Ia meminta kecurangan di Pemilu AS segera dihentikan. Bagaimana faktanya?

"STOP THE FRAUD! (Hentikan kecurangan!)" kata Trump hari ini 6 November. Twit itu lantas diberi label peringatan oleh pihak Twitter, karena diduga pernyataan yang menyesatkan mengenai Pemilu AS.

Pernyataan ini ia sampaikan di tengah keunggulan lawannya, calon dari Partai Demokrat Joe Biden. Saat ini Biden jauh meninggalkan Trump, baik dari popular vote ataupun suara elektoral.

Selain itu pada Kamis malam, Trump pada pidatonya di Gedung Putih sempat mengeluarkan pernyataan yang disebut banyak media AS, termasuk NPR "secara keliru mengklaim bahwa dia akan menang dengan mudah, kecuali jika ada kecurangan." 

"Jika Anda menghitung suara sah, saya menang dengan mudah. Jika Anda menghitung suara ilegal, mereka mencoba mencuri Pemilu dari kami," kata Trump lewat pidatonya yang dikutip BBC. 

Trump mengklaim bahwa kemenangannya tidak didukung, dengan mengatakan "Penipuan besar pada bangsa kita (AS)." Oleh karenanya ia akan membawa hasil Pemilu AS ke Mahkamah Agung negaranya.

Dalam pidatonya itu Trump juga mencela proses pemungutan suara melalui surat pos. Ia tanpa dasar mengklaim bahwa proses penghitungan surat suara yang dikirim itu telah tercemar dan mengeluh bahwa banyak suara dari orang yang tidak hadir ke tempat pemilihan diberikan untuk Biden.

"Saya sudah mengatakan dengan sangat tegas bahwa surat suara yang masuk akan menjadi bencana," katanya. "Itu semakin buruk setiap hari."

Polemik di lapangan

Trump berulang kali mengeluh bahwa para pengawas dari Partai Republik tidak mendapatkan akses yang memadai ke lokasi penghitungan suara di Michigan, Nevada, dan Pennsylvania. Lantas pihaknya mengajukan gugatan di negara bagian tersebut. 

Namun, menurut pemberitaan NPR, gugatan di Michigan dengan cepat dibatalkan oleh pengadilan negara bagian. Sementara di Pennsylvania, seorang hakim pengadian negara bagian menegaskan bahwa pengawas Republik punya hak untuk berada dalam jarak enam kaki dari tempat penghitungan suara. Seorang hakim federal juga menolak gugatan tim kampanye Trump yang berusaha untuk menghentikan penghitungan suara di Philadelphia pada Kamis 5 November.

Lebih lanjut, pada Kamis kemarin, Trump mengklaim pengawas dari pihaknya dikeluarkan dari tempat penghitungan suara di Detroit. Padahal pejabat kota tersebut mengatakan Partai Republik tidak dikecualikan dan di sana juga ia mengatakan ada pengawas dari Partai Republik, namun karena COVID-19, kapasitasnya menjadi terbatas, sehingga tak semua pengawas dapat diizinkan masuk ke ruangan.

Selain itu Trump juga sempat mengatakan bahwa petugas pemungutan suara di negara bagian yang suaranya diperebutkan dengan ketat diisi oleh orang-orang dari Partai Demokrat. Namun faktanya, sekretaris negara bagian di Georgia dan Nevada --dua dari lima negara yang bersaing ketat-- berasal dari Partai Republik.