Trump Dapat Bantuan 500 Ribu Dolar untuk Gugat Hasil Pilpres AS 2020

JAKARTA - JAKARTA - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendapat bala bantuan dana dari sekutunya. Senator Republik Lindsey Graham, sekutu dekat Donald Trump, berjanji menyumbang $ 500.000 (atau setara Rp7,1 miliar) untuk mendanai tuntutan hukum kampanye Trump.

Beberapa hari belakangan ini, Trump memang doyan ngamuk-ngamuk dan melempar isu panas. Trump menuding ada kecurangan di Pemilu AS sehingga penghitungan suara harus segera dihentikan. Trump mengaku memiliki banyak bukti dan siap membawa persoalan ini ke meja hijau.

Pernyataan Trump ini dilempar di tengah keunggulan lawannya, calon dari Partai Demokrat Joe Biden. Biden memang jauh meninggalkan Trump, baik dari popular vote ataupun suara elektoral.

Bak gayung bersambut, Senator Republik Lindsey Graham mendukung langkah Trump. Bukan sekadar mendukung, tapi langkah nyatanya dengan menyumbang uang ke timses Trump.

"Saya di sini malam ini untuk berdiri bersama Presiden Trump - dia mendukung saya, dialah alasan kita akan memiliki mayoritas Senat," ucap Senator Republik Lindsey Graham seperti dilansir dari BBC, Jumat, 6 November.

Uang yang disumbangkan ke tim hukum Trump akan berasal dari dana kampanye Graham sendiri.

Saingan Demokrat Joe Biden juga bersiap untuk pertempuran di pengadilan. Manajer kampanye Biden, Jen O'Malley Dillon, telah memulai upaya penggalangan dana, mengirimkan email ke pendukung. 

"Kami mendukung upaya hukum terbesar dan terlengkap yang pernah dikumpulkan," tulisnya.

"Saya datang kepada Anda untuk meminta Anda menyalurkan $ 25 ke Biden Fight Fund yang baru dibentuk."

Pasangan Biden, Kamala Harris, sebelumnya men-tweet meminta pendukung untuk menyumbang $ 5 untuk membantu membayar litigasi yang dapat "berlangsung selama berminggu-minggu".

Luka untuk Trump

Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Mark Esper dikabarkan telah menyiapkan surat pengunduran diri. Rencana Esper bukan rahasia di Pentagon. Menurut tiga pejabat pertahanan Esper ingin tetap bekerja selama dia bisa. Namun hubungannya dengan Trump memburuk hingga Esper sadar hal itu tak mungkin dilakukan.

Bukan hal aneh jika ada seorang pejabat kabinet menyiapkan surat pengunduran diri yang tidak bertanggal selama masa transisi presiden. Hal tersebut akan memberi kesempatan bagi panglima tertinggi untuk menggantikannya pada masa jabatan kedua.

Meski demikian, presiden yang memutuskan apakah akan menerima surat pengunduran diri atau tidak. Selain itu, biasanya proses pengunduran diri terjadi setelah hasil pemilu jelas.

Mengutip NBC News, Jumat, 6 November, pejabat pertahanan juga mengatakan Esper menyiapkan suratnya karena dia adalah salah satu pejabat yang sudah lama diperkirakan akan dipecat setelah Pemilu AS. Karena masa jabatannya mungkin akan segera berakhir, Esper membantu anggota Kongres merancang undang-undang yang akan mencabut nama-nama pemimpin Konfederasi dari pangkalan militer.