Tingkat Implementasi E-government Indonesia Meningkat, Pemerintah Terapkan Satu Data Indonesia

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan, untuk meningkatkan akurasi pengambilan kebijakan berbasis data yang tepat sasaran, sistem pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) penting untuk dikembangkan.

“Sistem pendataan Registrasi Sosial Ekonomi dikembangkan berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia (SDI) yang sudah sangat terkenal yang mencakup aspek interoperabilitas. Sebagai salah satu Dewan Pengarah Satu Data Indonesia, saya menyambut dengan sangat baik pelaksanaan Regsosek ini,” ujarnya rilis Kominfo. 

Menkominfo juga menegaskan kebijakan akselerasi transformasi digital menjadi kunci dan salah satu langkah konkret dan komitmen Pemerintah dalam mengimplementasikan SDI.

“Saya kira ini hasil dari akselerasi transformasi digital yang dikomandani oleh Bapak Presiden dan yang dilaksanakan sesuai directive Bapak Presiden untuk meningkatkan pelayanan online, pelayanan pembangunan infrastruktur telekomunikasi, dan peningkatan digital talent atau sumber daya manusia digital,” jelasnya.

Menurut Johnny, Indonesia pun mendapatkan peringkat yang lebih baik dalam pelaksanaan sistem electronic government secara global. Dalam United Nations Electronic Government Survey Tahun 2022, posisi Indonesia naik menjadi peringkat 77 dari 193 negara.

“Kita telah naik 11 peringkat dari peringkat 88 di tahun 2020 menjadi peringkat 77 di tahun 2022," jelas Johnny. 

Menurutnya, peningkatan implementasi e-government berdasarkan hasil survei tersebut menempatkan Denmark, Irlandia dan Korea Selatan menjadi tiga besar dengan indeks tertinggi di dunia. 

"Peringkat itu diraih karena terjadi peningkatan performa indeks di tiga aspek yang mencakup pelayanan online, infrastruktur telekomunikasi dan sumber daya manusia," tegasnya.