Indonesia Butuh Investasi TIK untuk Capai Ekonomi Kuat di 2045

JAKARTA - Perusahaan konsultan manajemen Kearney menyebut Indonesia membutuhkan investasi yang signifikan pada sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mencapai cita-cita menjadi negara dengan ekonomi kuat pada 2045 nanti.

“Untuk mencapai visinya menjadi negara dengan ekonomi terkuat kelima hingga ketujuh di dunia pada tahun 2045, pemerintah membutuhkan investasi TIK yang signifikan untuk mempercepat platform One Data Indonesia dan transformasi digital pada lebih banyak layanan publik,” kata Partner Kearney Indonesia Tomoo Sato dikutip dari Antara, Kamis, 25 Agustus.

Tomoo mengatakan, investasi yang signifikan pada sektor TIK dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan digital pemerintah menjadi lebih efisien, transparan, dan mudah diakses, sehingga cita-cita menjadi negara dengan ekonomi kuat akan tercapai.

Ia mengatakan jumlah investasi Indonesia di bidang TIK jauh lebih rendah dari rata-rata investasi negara-negara benchmark yang telah berhasil mentransformasi sektor pemerintahannya, yakni sebesar 0,5 persen dari PDB.

Tercatat, pembelanjaan pemerintah Indonesia untuk TIK hanya sebesar Rp21 triliun pada tahun 2020 dan diperkirakan hanya sebesar Rp46 triliun pada tahun 2030 atau setara dengan 0,13 persen dari PDB.

Dalam kesempatan sama, Konsultan Kearney Indonesia Alvin Suadarna mengatakan pemerintah dapat menggunakan opsi pendanaan untuk membiayai pembangunan infrastruktur cloud yang terpusat, menciptakan ekosistem digital yang kuat, dan membantu kemungkinan berbagi data antar kementerian.

“Pendekatan inovatif seperti bermitra dengan perusahaan swasta akan menjadi salah satu cara untuk mendukung pengembangan infrastruktur TI. Indonesia juga dapat menginisiasi kerja sama dengan organisasi internasional yang memiliki tujuan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan nasional,” ujar Alvin.

Menurut dia, menyiapkan komite khusus e-government sangat penting untuk mengamankan pendanaan TIK yang signifikan, memfasilitasi kolaborasi lintas kementerian, dan memastikan layanan e-government dapat ditegakkan.

Lalu, pembentukan unit e-government dengan perwakilan lintas kementerian juga penting untuk mengelola setiap urusan pemerintahan.

Ia mencontohkan, Korea Selatan yang telah menciptakan Biro Pemerintah Digital di bawah Kementerian Dalam Negeri dan Keamanan untuk mengelola berbagi data publik, sekaligus memastikan desain dan pengiriman layanan digital.

Lalu, terdapat Singapura yang menciptakan dua lembaga khusus untuk mengelola pemerintahan digital, yakni Smart Nation and Digital Government Office (SNDGO) untuk perencanaan dan koordinasi, dan GovTech untuk implementasi e-government.