Bagikan:

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memberikan keterangan terbaru soal polemik subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite yang kini hampir habis.

Dalam penjelasannya, Menkeu menyebut sebagian besar subsidi Pertalite tidak berhasil menyasar kelompok masyarakat lapis bawah seperti yang dibidik pemerintah.

“Sebanyak 86 persen atau setara Rp80 triliun subsidi yang ada di Pertalite itu yang menikmati 30 persen masyarakat teratas atau masyarakat kaya. Padahal subsidi ini (pertalite) totalnya cuma Rp93 triliun,” ujar dia ketika menghadiri rapat kerja dengan DPD RI pada Kamis, 25 Agustus.

Bendahara negara merinci, harga pertalite yang dijual saat ini masih sebesar Rp7.650 per liter. Padahal, angka keekonomian sudah mencapai Rp14.450 per liter.

“Perbedaan yang sebesar Rp6.800 adalah nilai yang harus kita bayar ke Pertamina sebagai subsidi,” tuturnya.

Menkeu menyampaikan pula jika kuota pertalite yang disediakan pemerintah tidak akan cukup hingga akhir tahun mengingat laju konsumsi yang begitu tinggi seiring dengan pemulihan ekonomi nasional yang cepat.

“Untuk Pertalite yang kuotanya 23 juta kilo liter, itu sampai akhir Juli sudah habis 16,8 juta kiloliter. Ini berarti setiap bulan habis 2,4 juta kilo liter. Kalau mengikuti pola ini maka akhir September akan habis,” tegasnya.

Kondisi serupa juga terjadi pada jenis BBM bersubsidi lainnya, yakni solar. Kata dia, alokasi solar bersubsidi 2022 adalah sebanyak 15,1 juta kilo liter.

Adapun, hingga Juli lalu tingkat serapan sudah mencapai 9,98 juta kilo liter.

“Solar juga sama, kalau ikut tren yang ada maka Oktober akan habis,” ucapnya.

“Jadi saya tegaskan bahwa pemerintah tidak mencabut subsidi, tetapi memang uangnya sudah habis yang (anggaran) Rp502 triliun itu. Pertanyaannya sekarang mau ditambah (subsidi lagi) apa tidak? kalau ditambah dari mana uangnya? Harus berutang? Jadi kami semua diminta Bapak Presiden untuk menghitung dengan sangat hati-hati,” kata Menkeu Sri Mulyani.