YOGYAKARTA – Pasokan BBM subsidi jenis jenis Solar dan Pertalite yang semula diperuntukkan bagi masyarakat kalangan tertentu ternyata kurang tepat sasaran. Pasalnya, jenis bbm yang disubsidi pemerintah justru dinikmati oleh masyarakat kaya. Hal ini sebagaimana diungkap oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani.
Pasokan BBM Subsidi Salah Sasaran
Menkeu Sri Mulyani menjelaskan, sebanyak 86 persen BBM subsidi dibeli oleh orang berada, sehingga masyarakat miskin hanya menikmati anggaran subsidi yang nilainya mencapai triliun rupiah untuk energi.
"Jadi yang orang miskin tadi, dari ratusan triliun subsidi itu, dia hanya menikmati sangat kecil," jelas Menkeu saat rapat kerja Komite IV DPD dengan Menteri Keuangan, Bappenas, dan Bank Indonesia, Kamis, 25 Agustus.
Ia mencontohkan konsumsi Pertalite yang ternyata dikonsumsi oleh 30 persen orang terkaya. Tak hanya itu, solar yang disubsidi pemerintah juga dinikmati oleh 40 persen orang terkaya.
Dikutip dari Tempo, Rabu, 31 Agustus, berdasarkan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik, total alokasi kompensasi Pertalite sebesar Rp93,5 triliun yang diambil dari di APBN. Dari angka tersebut, 86 persen atau Rp80,4 triliun dinikmati rumah tangga. Sedangkan 14 persen sisanya atau Rp13,1 triliun dinikmati dunia usaha.
Namun perlu dicatat bahwa dari Rp80,4 triliun yang dinikmati rumah tangga, 80 persen di antaranya adalah rumah tangga mampu. Sisanya tentu saja dikonsumsi rumah tangga tak mampu.
Hal serupa juga terjadi pada Solar. Subsidi yang dikucurkan mencapai Rp143,4 triliun. Dari jumlah tersebut, 11 persen atau Rp15 triliun dinikmati rumah tangga, sisanya 89 persen atau Rp127,6 triliun dinikmati dunia usaha.
Sedangkan dari kategori rumah tangga, 95 persen di antaranya adalah rumah tangga mampu, 5 persen sisanya adalah rumah tangga kalangan kelas bawah.
Pengalihan Subsidi BBM
Akibat pasokan BBM subsidi yang salah sasaran membuat APBN kian terbebani. Bahkan pemerintah menyatakan bahwa anggaran subsidi terus bertambah, diperparah dengan harga minyak dunia yang melabung tinggi.
Sebagai jalan keluar, Pemerintah berencana mengalihkan subsidi BBM untuk disalurkan ke masyarakat dalam bentuk bantuan sosial tunai. Pengalihan subsidi BBm ke bansos ditetapkan sebesar Rp24,17 triliun.
"Ini diharapkan akan bisa mengurangi, tentu tekanan kepada masyarakat, dan bahkan mengurangi kemiskinan, sehingga kita bisa memberikan dukungan kepada masyarakat yang memang hari ini dihadapkan pada tekanan terhadap kenaikan harga,” ujar Sri Mulyani, Selasa 30 Agustus.
3 Jenis Bansos dari Pemerintah
Dari anggaran Rp24,17 triliun tersebut, pemerintah memberikan tiga jenis bansos. Pertama, Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diperuntukkan bagi 20,65 juta kelompok masyarakat. Nantinya masyarakat akan menerima Rp150 ribu sebanyak empat kali, dengan total anggaran Rp12,4 triliun.
Bantuan kedua adalah subsidi upah untuk para pekerja. Nantinya, 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan masing-masing akan mendapat Rp600 ribu dengan anggaran Rp9,6 triliun.
Bantuan ketiga adalah bantuan dari pemerintah daerah yang diambilkan dari dua persen dana transfer umum yaitu Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil sebesar Rp2,17 triliun. Bantuan ini akan menyasar pekerja di bidang transportasi seperti angkutan umum, ojek, nelayan dan bantuan tambahan perlindungan sosial.
Meski sinyal pengurangan pasokan BBM bersubsidi terus diungkap, kebijakan terkait hal tersebut belum resmi diumumkan. Pantau terus VOI.ID untuk mendapatkan informasi menarik lainnya.
