YOGYAKARTA - Program subsidi tepat sasaran yang diberikan oleh pemerintah telah digunakan oleh banyak masyarakat. Program yang dijalankan melalui MyPertamina, aplikasi buatan PT Pertamina, hingga bulan Agustus telah dipakai oleh ratusan unit kendaraan. Berdasarkan laporan Pertamina, hampi 80% kendaraan yang digunakan adalah jenis kendaraan pengguna bahan bakar pertalite.
Namun penerapan program subsidi tepat sasaran ini mendapat kritikan dari beberapa pihak. Pemanfaatan subsidi tepat sasaran ini dinilai masih belum tepat sasaran sebagaimana golongan masyarakat yang ditargetkan.
Pemerintah memberikan subsidi dengan tepat MyPertamina memakai dana APBN dan diperuktukkan bagi golongan golongan tertentu. Alokasi APBN sebesar Rp93,5 triliun untuk kompensasi pertalite dan Rp143,4 triliun untuk kompensasi solar.
DPR Nilai Subsidi Tepat Sasaran Tidak Adili
Sugeng Suprawoto, Ketua Komisi VII DPR RI, mengatakan penyaluran subsidi BBM banyak dinikmati oleh kalangan mampu, sehingga masih belum tepat sasaran. Ia mengungkapkan paling banyak pengguna pertalite justru bukan sepeda motor atau kendaraan umum yang seharusnya mendapat subsidi BBM.
Lebih lanjut, ia mengatakan dari anggaran APBN subsidi BBM, Rp80,4 triliun dinikmati oleh kalangan rumah tangga. Namun pengguna yang berasal dari rumah tangga tidak mampu hanya 20 persennya. Begitu juga dengan Solar, hanya 5 persen penikmatnya yang berasal dari rumah tangga tidak mampu.
Lebih lanjut, Sugeng menyatakan subsidi BBM tidak hanya meleset dari sasaran, tapi juga memberatkan negara. Keuangan negara bisa terpengaruh jika BBM tidak dinaikan, karena harga minyak dunia jauh melebihi perkiraan APBN 2022.
Sugeng menyarankan diadakannya program bantuan sosial untuk menaikkan harga BBM. Program bansos bisa berupa bantuan langsung tunai (BLT), bantuan bagi pelaku UMKM, dan bentuk bansos lainnya. Ia juga meminta pemerintah merevisi aturan, SPBU agar tidak melayani BBM subsidi untuk kendaraan pribadi atau mobil mewah.
Sri Mulyani Menilai Subsidi BBM Belum Tepat Sasaran
Keuangan Sri Mulyani mengomentari masalah subsidi BBM yang tepat sasaran. Komentar itu ia sampaikan melalui akun Instagram Pribadinya dalam bentuk infografis.
Kemekeu juga menyatakan program BBM subsidi tidak efektif mendorong belanja produktif. Menurutnya jika harga BBM tidak ada atau subsidi tidak berkurang, maka volume BBM diperkirakan habis pada Oktober 2022.
Ia juga menambahkan, harga, kurs, dan konsumsi yang lebih tinggi menyebabkan subsidi dan kompensasi energi 2022 menjadi lebih tinggi dari alokasinya.
Badan Anggaran DPR Sarankan Subsidi BBM Direalokasi
Said Abdullah, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, juga memberi penilaian yang sama bahwa program subsidi tepat sasaran masih belum berhasil karena menyenangkan dinikmati oleh golongan.
Ia menyarankan agar mengurangi subsidi energi dan direalokasi menjadi anggaran yang lebih dibutuhkan masyarakat miskin. Misalnya, bantuan untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT), bantuan UMKM, bantuan tenaga kerja, atau bantuan fasilitas kesehatan dan pendidikan.
"Langkah ini agar dana APBN lebih dirasakan masyarakat, artinya subsidi dialihkan dari si kaya ke si miskin yang benar-benar membutuhkan. Kebijakan ini juga bisa dianggap sebagai tekanan inflasi yang sangat rentan terhadap rumah tangga miskin," kata Said, dilansir dari Antara.
Menteri ESDM Dukung Penggunaan DTKS untuk Subsidi BBM
Arifin Tasrif, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mendukung penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk mendukung program subsidi energi.
"Dengan data ini untuk tepat sasaran bisa dilaksanakan dan kemudian bantuan langsung ini bisa dialokasikan lebih tepat lagi," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu.
Arifin menilai dengan menggunakan DTKS, menyebarkan subsidi BBM bisa lebih tepat sasaran. Penggunaan DTKS dilakukan dengan koordinasi instansi terkait. Di samping itu, pemerintah juga menggulirkan program-program pembersihan, mulai dari perumusan peraturan, digitalisasi SPBU, hingga pelaksanaan razia kasus BBM.
Sekjen Gerindra Tidak Ingin Pengurangan Subsidi BBM
Ahmad Muzani, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, menilai keuangan negara masih mampu menopang subsidi BBM. Muzani mengatakan pemerintah tidak perlu melakukan pengurangan subsidi BBM.
“Kami merasa jika negara masih memiliki kekuatan untuk tidak menaikan BBM dan keuangan negara kita masih mampu untuk menahan itu,” ujar Muzani dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (29/8).
Lebih lanjut Muzani juga mengatakan pemerintah tidak perlu menaikkan harga Pertalite dan Solar. Kenaikan harga BBM bisa berimbas ke perekonomian masyarakat menengah ke bawah. Apalagi sejumlah harga pokok sudah melambung tinggi, seperti telur.
Sampai saat ini program subsidi tepat sasaran telah menuai banyak pro dan kontra dari berbagai pihak. Masing-masing tanggapan disampaikan berlandaskan kondisi keuangan negara dan perekonomian masyarakat.
Ikuti terus berita dalam negeri dan luar negeri lainnya di VOI Sumsel . Kami menghadirkan berita Sumatera Selatan terkini dan terlengkap untuk Anda.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #tahun baru #suriah #nataru #natalPopuler
