Menteri ESDM Dukung Penggunaan DTKS untuk Subsidi Energi Tepat Sasaran

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengaku sangat mendukung penyaluran program subsidi energi tepat sasaran menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Menurut dia, DTKS bisa digunakan dalam pembelian BBM maupun penyaluran bantuan langsung tunai (BLT).

"Dengan data ini untuk tepat sasaran bisa dilaksanakan dan kemudian bantuan langsung ini bisa dialokasikan lebih tepat lagi," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu.

Arifin menuturkan, penggunaan DTKS membutuhkan koordinasi dengan instansi terkait.

Selain penggunaan DTKS, pemerintah juga menggulirkan program-program pembatasan mulai dari peraturan yang sedang digodok hingga digitalisasi SPBU bekerja sama dengan Korlantas Polri untuk mendapatkan data-data kendaraan.

"Biasanya dalam BPKB kendaraan, STNK, itu ada CC sekian liter dan kapasitas volume yang selama ini banyak dimodifikasi yang tadinya cuma 60 liter dimodifikasi menjadi 100 liter, ada juga yang sampai 400 liter. Kebanyakan bukan mengangkut komoditas tetapi mengangkut BBM yang arahnya meleset," kata Arifin.

Arifin mengharapkan, razia aparat bisa diintensifkan kembali terhitung sejak semester kedua sampai akhir tahun ini, sehingga kasus-kasus penimbunan BBM bersubsidi dapat terungkap dan pelakunya menerima ganjaran hukum.

"Ini adalah tahapan yang sedang dalam kajian kami," imbuhnya.

Sejauh ini, pemerintah masih mengkaji harga BBM subsidi yang akan naik dan dampaknya terhadap inflasi, sehingga membutuhkan koordinasi dengan kementerian terkait lainnya.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin mengusulkan kepada Kementerian ESDM untuk membentuk satuan tugas (satgas) pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran.

Menurutnya, pemerintah tidak mempunyai satuan tugas pengawasan karena melimpahkan tugas kepada BPH Migas.

Sementara itu, BPH Migas memiliki keterbatasan kemampuan dan jaringan ke akar rumput yang tidak begitu kuat.

Anggota DPR dari Fraksi Partai PDIP Willy Midel menyarankan pemerintah untuk menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memberlakukan fatwa pembelian BBM bersubsidi.

"Menurut hemat saya, saya bertemu beberapa tokoh MUI, setelah melihat pengawasan yang rawan jebol, bagaimana kalau buatkan saja fatwa. Jadi benar diarakan pada orang yang tidak mampu," ujar Willy.