RI Naik Peringkat di UN E-Goverment Survey 2024, Menpan RB: Ada Peningkatan Signifikan

JAKARTA - Indonesia mencatat kenaikan 13 peringkat di UN E-Government Survey 2024.

Tercatat pada 2022, RI menempati peringkat ke-77 lalu naik menjadi peringkat 64 di 2024 dari total 193 negara anggota PBB.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, bahwa pencapaian tersebut tak lepas dari upaya pemerintah dalam mengembangkan dan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

Anas menilai, capaian itu tidak hanya menunjukkan kemajuan transformasi digital Pemerintah RI, tetapi juga akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

"Ini ada perkembangan yang sangat luar biasa. Ada peningkatan signifikan ranking electronic government kami di PBB naik 43 peringkat. Sekarang saja dari 2022 Pak Menko menuju 2023-2024 kami naik 13 peringkat. Jadi, sesungguhnya ekosistem digital kami ini ada peningkatan yang luar biasa," ujar Anas dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Rakornas P2DD) 2024 di Jakarta, Senin, 23 September.

Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan PBB tahun-tahun sebelumnya, peringkat Indonesia menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan.

Pertama kali ikut serta pada 2008, Indonesia berada pada peringkat 106 hingga di 2018 berada pada peringkat 107.

Melalui komitmen Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) berupa penetapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE terjadi peningkatan signifikan di 2020 meningkat menjadi peringkat 88.

Lalu, pada 2022 meningkat kembali menjadi peringkat 77 dan pada 2024 ini menjadi peringkat 64. Sejak diterapkannya kebijakan SPBE, Indonesia telah meningkat signifikan 43 peringkat, yang semula 107 di 2018 menjadi peringkat 64 pada 2024.

Adapun UN E-Goverment Survey 2024 kali ini mengusung tema 'Accelerating Digital Transformation for Sustainable Development' yang bertujuan membantu negara-negara anggota mengidentifikasi kekuatan dan tantangan masing-masing dalam implementasi pemerintah digital.

Khusus 2024 ini, survei tersebut memasukkan strategi penerapan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dalam survei ini, Indonesia mencetak skor 0.7991, yang menempatkan Indonesia untuk pertama kalinya dalam kategori Very High E-Government Development Index (VHEGDI).

Survei ini menilai kinerja negara berdasarkan tiga dimensi utama, yakni Indeks Pelayanan Online (Online Service Index/OSI), Infrastruktur Telekomunikasi (Telecommunication Infrastructure Index/TII) dan Sumber Daya Manusia (Human Capital Index/HCI).

Dalam setiap dimensi tersebut, Indonesia menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan capaian skor 0.8035 untuk OSI yang menunjukkan banyak layanan pemerintah kini dapat diakses secara digital dengan mudah oleh masyarakat.

Selain itu, Indonesia meraih skor 0.8645 untuk TII, yang mencerminkan penguatan jaringan dan akses internet di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil. Sementara untuk HCI, Indonesia memperoleh skor 0.7293 yang sudah berada di atas rata-rata dunia dan regional Asia.

"Oleh karena itu, terima kasih Pak Menko, Ibu Menkeu yang terus mendorong bagaimana ini bisa terkoordinasi dengan baik," katanya.