Binance Buat MoU dengan Kazakhstan untuk Pelatihan Penegakan Hukum Keuangan Digital dan Serangan Siber

JAKARTA - Pertukaran cryptocurrency global Binance telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Pemantau Keuangan Republik Kazakhstan sebagai bagian dari program pelatihan penegakan hukum globalnya, baru-baru ini.

Program yang melibatkan pejabat dari organisasi pengatur dan penegak hukum di seluruh dunia ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama industri dengan penegak hukum nasional dan internasional dalam memerangi kejahatan keuangan dan kejahatan dunia maya.

Program ini lebih lanjut bertujuan untuk mengidentifikasi dan memblokir aset digital yang diperoleh secara ilegal dan digunakan untuk mencuci hasil kejahatan dan membiayai terorisme.

#Binance signs an agreement with the Financial Monitoring Agency of the Republic of Kazakhstan.

The MoU took place as part of the Binance Law Enforcement Training Program, aimed at developing the cooperation of the ecosystem in the fight against cyber and financial crimes. pic.twitter.com/VsJgIgS8SS

— Binance (@binance) October 3, 2022

Kazakhstan telah muncul sebagai salah satu negara crypto terkemuka untuk penambangan Bitcoin (BTC) dan baru-baru ini, negara Asia Tengah juga telah mengembangkan peraturan crypto yang menguntungkan seperti mengizinkan pertukaran crypto untuk membuka rekening bank, dan bahkan ingin melegalkan penggunaan crypto lebih banyak dan secara luas. Binance memperoleh persetujuan prinsip untuk beroperasi di Kazakhstan awal Agustus tahun ini.

Gleb Kostarev, kepala regional Asia untuk Binance mengatakan kepada Cointelegraph bahwa sikap pro-crypto Kazakhstan adalah salah satu alasan utama di balik kemitraan tersebut.

"Pemerintah Kazakhstan telah secara signifikan menyesuaikan undang-undang yang relevan, melegitimasi kegiatan di bidang pertambangan dan sirkulasi cryptocurrency. Kami melihat potensi besar di negara ini untuk pertumbuhan industri lebih lanjut, dan sebagai pemimpin, kami akan dengan senang hati berkontribusi untuk ini," kata Kostarev, seperti dikutip Cointelegraph.

Program pelatihan penegakan hukum Binance telah dilakukan di Israel, Kanada, Brasil, Brasil, Prancis, Jerman, Italia, Inggris, dan Norwegia. Program ini secara resmi diluncurkan pada 26 September, tetapi tim investigasi perusahaan telah mengadakan lokakarya untuk penegakan hukum selama setahun terakhir.

Dengan tidak adanya kerangka peraturan crypto yang kuat di antara sebagian besar negara, maka perluasan pertukaran crypto seperti Binance di yurisdiksi ini hadir dengan tantangannya sendiri. Lewat bantuan program pelatihan, Binance berharap dapat meningkatkan kesadaran di antara lembaga penegak hukum dan pejabat untuk mengembangkan kerja sama di tingkat global.

Fokus pertukaran crypto pada kepatuhan dan peraturan muncul setelah menghadapi beberapa peringatan dan penyelidikan dari regulator keuangan di seluruh dunia. Namun, pertukaran telah berhasil membaik dan bahkan kembali ke beberapa yurisdiksi seperti Italia dan Prancis di mana dianggap ilegal untuk beroperasi.

Binance mengaitkan persetujuan peraturan baru-baru ini di Prancis, Italia, dan Spanyol dengan langkah-langkah kepatuhan yang telah dilakukan baru-baru ini.